Komnas HAM, BNPT dan LPSK Minta Kenaikan Anggaran Tahun 2020

Komnas HAM, BNPT dan LPSK Minta Kenaikan Anggaran Tahun 2020. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menjelaskan, ada sejumlah program yang belum di memiliki dana untuk dilaksanakan.

2019-06-13 15:31:52

Komnas HAM

Komisi III DPR menggelar rapat dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/6). Rapat tersebut membahas anggaran tahun 2020.

Dalam rapat tersebut, tiga lembaga ini mengusulkan penambahan anggaran untuk tahun 2020. Komnas HAM meminta tambahan anggaran Rp374.676.970.000 dengan pagu indikatif tahun 2020 sebesar Rp104.058.932.000. Jika dirinci, sebanyak Rp80,2 miliar untuk Komnas HAM dan Rp23,8 miliar untuk Komnas Perempuan.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menjelaskan, ada sejumlah program yang belum di memiliki dana untuk dilaksanakan. Mulai dari kekurangan gaji ke 14, Festival HAM, peningkatan fungsi Komnas HAM di mancanegara, renovasi gedung Komnas HAM, dan rekomendasi usulan dan konsep penanganan dan atau penyelesaian konflik agraria.

"Bapak dan ibu Komisi III DPR sudah sangat memahami situasi kantor kami di Latuharhary itu jauh dari kelayakan. Kantor kami satu lagi ada di Hayam wuruk, jadi ada kesulitan. Harapan agar memudahkan kerja dan koordinasi ada keinginan renovasi di Latuharhary, sehingga bisa bekerja di satu gedung yang sama," kata Taufan.

Sedangkan, Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menuturkan pihaknya membutuhkan anggaran tambahan sebesar Rp101.545.000.000. Pagu anggaran tahun 2020 Rp54.558.755.000.

"Minta tambahan anggaran 101.545.000.000 untuk pembayaran kompensasi, layanan medis, psikologis dan psikososial kepada korban tindak pidana khususnya korban terorisme sebesar Rp96.295.000.000," ungkapnya.

Terakhir, BNPT meminta tambahan anggaran sebesar Rp257.653.660.100 pagu indikatif tahun 2020 sebesar Rp460.242.029.000. Penambahan anggaran itu akan digunakan untuk belanja pegawai dan tambahan SOTK baru.

"Pagu indikatif kami 460,2 miliar dan kebutuhan 720,5 miliar," ucapnya.

Setelah memaparkan tambahan anggaran, Komisi III melalui Wakil Ketua Komisi III Erma Ranik mengaku akan mempelajari usulan tambahan anggaran itu. Kemudian diputuskan dalam rapat pleno Komisi III.

(mdk/eko)