Kementerian PUPR Minta Tambah Anggaran jadi Rp120,3 Triliun di 2020

Merdeka.com - Kementerian PUPR mengajukan usulan tambahan pada pagu anggaran 2020 sebesar Rp16,5 triliun menjadi Rp120,37 triliun dari pagu indikatif yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas pada 29 April lalu. Untuk diketahui, Kemenkeu bersama Bappenas dalam surat resmi menetapkan anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp103,87 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan, mulanya Kementerian PUPR mengajukan pagu kebutuhan 2020 sebesar Rp137,48 triliun. Setelah diputuskan oleh Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, anggaran kementerian mengecil jadi Rp103,87 triliun.

"Pagu indikatif Kementerian PUPR ada sekitar Rp103,87 triliun," ungkap Menteri Basuki saat Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (12/6).

Basuki mengatakan, besaran pagu indikatif tersebut menurun sekitar 11 persen dibanding anggaran Kementerian PUPR pada tahun lalu yang sebesar Rp117,09 triliun.

Berdasarkan pagu indikatif senilai Rp103,87 triliun ini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga memperoleh anggaran tertinggi sebesar Rp38,84 triliun. Disusul Ditjen Sumber Daya Air 38,82 triliun, Ditjen Cipta Karya Rp15,6 triliun, Ditjen Bidang Penyediaan Perumahan Rp8,05 triliun, serta tambahan dukungan/layanan Kementerian PUPR Rp2,55 triliun.

Kendati demikian, Menteri Basuki melanjutkan, pihaknya masih akan mengajukan usulan tambahan anggaran untuk tahun mendatang sebesar Rp16,5 triliun. Usulan tambahan tersebut akan diberikan kepada Ditjen Cipta Karya Rp6,5 triliun, Ditjen Bina Marga Rp5 triliun, dan Ditjen Sumber Daya Air Rp5 triliun.

Dengan begitu, total pagu anggaran Kementerian PUPR untuk Tahun Anggaran 2020 akan bertambah menjadi Rp120,37 triliun.

"Namun demikian ada pagu anggaran yang kami usulkan penyesuaian. Pertama, belanja operasional, di mana kami (Kementerian PUPR) membentuk Balai Barang dan Jasa, dan Balai Cipta Karya. Yang dibutuhkan kira-kira Rp16,5 triliun, namun itu belum dialokasikan pada pagu kita," tutur Menteri Basuki.

Sumber: Liputan6

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana