Komisioner KPUD Garut yang ditangkap karena dugaan gratifikasi dilaporkan ke DKPP

Kasus ini juga akan menjadi pelajaran dalam proses rekrutmen komisioner KPUD provinsi dalam waktu dekat ini. "Ini menjadi lonceng bahaya kita untuk lebih hati-hati dalam mengambil keputusan terkait rekrutmen," ujar Komisoner KPU RI, Wahyu Setiawan.

2018-02-26 20:34:48

Politik Uang

Komisioner KPUD Kabupaten Garut, AS, ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan penerimaan gratifikasi Pilkada Garut 2018. Saat ini kasus tersebut ditangani Polda Jawa Barat.

Menanggapi hal ini, Komisoner KPU RI, Wahyu Setiawan menegaskan pihaknya tak akan mentolerir Komisioner KPUD yang melakukan pelanggaran. Pihaknya juga akan melaporkan pelanggaran AS ke DKPP.

"Kita akan melaporkan ke DKPP tentang dugaan pelanggaran etik salah satu anggota KPU Garut. Itu menunjukkan sikap kita bahwa kita betul-betul tidak toleransi segala perlikau yang menggambarkan tidak punya integritas. Ini bukti bahwa kami prihatin tetapi kami juga tidak berdiam diri," tegasnya ditemui di Hotel Sari Pan Pasifik, Senin (26/2).

Kasus ini lanjutnya harus dijadikan pelajaran bagi seluruh penyelenggara Pemilu. "Ini pelajaran untuk kami semua penyelenggara untuk berhati-hati dan senantiasa menjaga integritas," ujarnya.

Posisi KPU RI dalam pelaksanaan Pilkada serentak ialah sebagai penanggung jawab akhir. Pihaknya, kata Wahyu, selalu melayani konsultasi KPUD. Atas kasus ini menurutnya semua pihak kaget termasuk KPU Provinsi.

"Semua tentu kaget dengan kejadian seperti ini. Apalagi sebenarnya keputusan sudah jelas bahwa sudah TMS (tidak memenuhi syarat) kemudian ada kejadian dugaan suap itu. Kita kaget semua bagaimana itu bisa terjadi. Padahal sudah tidak memenuhi syarat sebagai paslon," jelasnya.

Pemberhentian sementara AS juga dipastikan tak akan berpengaruh dalam proses persiapan pelaksanaan Pilkada serentak pada Juni mendatang. Saat ini AS hanya diberhentikan sementara oleh KPU RI. Untuk pemberhentian tetap dapat dilakukan DKPP.

"Kita berhentikan sementara untuk dilaporkan ke DKPP untuk disidang sehingga keputusan DKPP akan jadi pedoman dan akan dilaksanakan," jelas dia.

(mdk/lia)