Komisi X DPR Genjot Sinergi untuk Pemerataan Pendidikan Kaltim
Komisi X DPR RI terus menggenjot sinergi pemerintah pusat dan daerah demi mempercepat pemerataan pendidikan Kaltim, memastikan setiap anak memiliki akses layak dan mencegah putus sekolah. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia d
Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI aktif mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Upaya ini bertujuan untuk mempercepat pemerataan fasilitas serta akses pendidikan dari tingkat dasar hingga menengah di Provinsi Kalimantan Timur.
Langkah strategis ini ditekankan untuk memastikan tidak ada lagi anak-anak di Kaltim yang terpaksa putus sekolah. Kolaborasi erat antar-tingkat pemerintahan menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan tersebut.
Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, menyatakan bahwa pihaknya memberikan perhatian besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. Hal ini sejalan dengan fokus Komisi X yang membidangi pendidikan, kebudayaan, riset, teknologi, pendidikan tinggi, pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan, olahraga, dan perpustakaan.
Memastikan Akses Pendidikan yang Merata dan Berkualitas
Komisi X DPR RI berkomitmen penuh terhadap peningkatan kualitas SDM di Kalimantan Timur, wilayah yang diwakilinya. Provinsi ini diapresiasi karena telah menjadi yang terdepan dalam program pendidikan tinggi gratis bagi warganya.
Meskipun demikian, kelancaran akses masyarakat terhadap layanan pendidikan yang layak, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), harus terpenuhi secara mutlak. Pemerataan ini bukanlah semata-mata tugas yang harus dipikul pemerintah provinsi secara sendirian.
“Kami sebagai perwakilan di pusat bersama pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan kabupaten terus bersinergi agar tidak ada lagi anak yang putus sekolah,” ujar Hetifah Sjaifudian di Samarinda. Kolaborasi ini penting untuk memastikan anak-anak daerah tidak kehilangan harapan menuju perguruan tinggi.
Program pelengkap pasca-kelulusan juga menjadi sorotan, khususnya pendidikan vokasi serta optimalisasi fungsi balai pelatihan kerja di berbagai daerah. Langkah ini dibutuhkan agar sistem pendidikan tidak hanya meluluskan siswa, melainkan memastikan mereka sanggup bekerja dan menciptakan lapangan pekerjaan baru yang memberikan kontribusi maksimal.
Perbaikan Infrastruktur dan Validitas Data Pendidikan
Kondisi infrastruktur pendidikan di lapangan masih menjadi perhatian serius bagi Komisi X DPR. Legislator RI yang berasal dari daerah pemilihan Kaltim itu mengungkapkan keprihatinan atas adanya fasilitas dasar sekolah dengan tingkat kerusakan cukup parah.
Pemerintah pusat dan daerah diminta segera memastikan standar pelayanan minimal sarana dan prasarana sekolah terpenuhi. Hal ini krusial untuk menghindari kesenjangan yang teramat mencolok dengan institusi pendidikan berstandar internasional.
“Tidak boleh lagi ada sekolah yang tidak aman, kekurangan ruang kelas, hingga tidak memiliki fasilitas sanitasi maupun toilet yang memadai bagi siswa,” tegas Hetifah. Pemenuhan fasilitas dasar ini adalah hak setiap siswa.
Sebagai solusi konkret, perbaikan dan pembangunan infrastruktur pendidikan harus selalu berpatokan pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang mutakhir serta terus diperbarui secara berkala. Validitas pendataan tersebut sangat membantu pemerintah dalam memetakan serta menentukan skala prioritas penanganan sarana fisik pendidikan secara lebih terarah dan berkeadilan.
Sumber: AntaraNews