Komisi IX Usul Pemerintah Kombinasi PPKM Darurat dan Lockdown Total Akhir Pekan
Saleh pun mempertanyakan pemerintah tidak mau mencoba kebijakan lockdown. Kata dia, bila tidak bisa lockdown total, setidaknya lockdown akhir pekan. Atau mungkin bisa dikombinasikan antara PPKM darurat dengan lokcdown akhir pekan.
Anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN Saleh Daulay meminta pemerintah memperjelas definisi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Menurutnya, kebijakan PPKM Darurat harus benar-benar dipastikan dapat menurunkan penyebaran virus covid-19 di Indonesia. Jika tidak, wacana dan kebijakan itu tak akan jauh berbeda dari PPKM skala mikro yang tengah berjalan saat ini.
"Apa itu PPKM Darurat? Perlu definisi yang jelas. Sebab, kalau sama dengan PPKM sebelumnya, ya hasilnya pun akan sama juga. PPKM sebelumnya kan telah dinilai tidak berhasil. Karena tidak berhasil itu, lalu dibuat lagi kebijakan baru. Kalau baru, ya harus ada aspek yang benar-benar membedakannya dengan kebijakan sebelumnya," ujarnya, Rabu (30/6).
Saleh pun mempertanyakan pemerintah tidak mau mencoba kebijakan lockdown. Kata dia, bila tidak bisa lockdown total, setidaknya lockdown akhir pekan. Atau mungkin bisa dikombinasikan antara PPKM darurat dengan lokcdown akhir pekan.
"Artinya, pada hari-hari kerja, diterapkan PPKM darurat, sementara lockdown akhir pekan diterapkan di akhir minggu. Kelihatannya, kombinasi ini akan menjadi kebijakan yang bisa cepat menurunkan penyebaran virus covid-19," katanya.
"Tantangannya kan semakin sulit. Orang yang terpapar semakin banyak. Rumah sakit semakin penuh. Tenaga-tenaga medis semakin kewalahan. Semua itu perlu dihadapi dengan kebijakan yang benar-benar komprehensif," tambah Saleh.
Saleh menyebut, ada banyak kalangan yang menilai bahwa kebijakan yang diambil pemerintah cenderung hanya berganti nama dan istilah. Sementara, pada tataran praktis, kebijakan itu tidak mampu menjawab persoalan yang ada.
"Tentu kesan seperti ini sangat beralasan mengingat banyaknya kebijakan dan istilah yang sudah diterapkan," ucapnya.
Selain itu, Saleh mendorong pemerintah untuk mempersiapkan seluruh kebutuhan dalam menghadapi berbagai persoalan covid beberapa waktu ke depan. Antara lain ketersediaan ruang perawatan bagi yang terpapar, tenaga medis, testing dan tracing, serta obat-obatan yang mampu menyembuhkan pasien. Serta program vaksinasi harus dipercepat.
"Dan jangan lupa, protokol kesehatan harus diimplementasikan lebih ketat dan tegas. Prokes ini adalah salah satu kunci dalam menghadapi covid. Soal ini, semua ahli sepakat. Karena itu, prokes harus menjadi garda utama," tandasnya.
Baca juga:
Anies: PPKM Darurat Tinggal Finalisasi oleh Menko Marves
Fokus Tangani Pasien, Anies Tak Ada Persiapan Khusus Terkait PPKM Darurat di Jakarta
Polri Rencanakan Skema Pembatasan Pengendalian Mobilitas Skala Nasional di 316 Titik
DPR Soroti Wacana PPKM Darurat Belum Singgung Pengetatan Akses Masuk ke RI
Presiden Jokowi: Hari Ini Finalisasi Kajian Soal PPKM Darurat