Komentar Sekda Jabar soal Dugaan Korupsi di Jamkrida dan MUJ

Herman tak menjelaskan lebih detail soal kasus tersebut. Dia juga tak mau memberikan tanggapan Lebih dalam soal kasus yang tengah disidik Jaksa.

Senin, 16 Jun 2025 19:53:00

jamkrida

Komentar Sekda Jabar soal Dugaan Korupsi di Jamkrida dan MUJ (merdeka.com)

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman menyebut, melakukan pengecekan soal kasus dugaan korupsi yang terkait dua BUMD-nya. Yakni PT Migas Utama Jabar (MUJ) dan PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Jabar.

"Soal Jamkrida Jabar nanti kita cek ricek. Untuk MUJ juga demikian," kata Herman saat ditemui di Gedung Sate Bandung, dikutip dari Antara, Senin (16/6).

Herman tak menjelaskan lebih detail soal kasus tersebut. Dia juga tak mau memberikan tanggapan Lebih dalam soal kasus yang tengah disidik oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung.

Diketahui, Kejari Bandung mengungkapkan saat ini masih menunggu hasil dari penghitungan kerugian negara (PKN) oleh BPK Perwakilan Jawa Barat atas kasus dugaan korupsi yang terkait dengan BUMD Jawa Barat, PT Migas Utama Jabar (MUJ).

Rugi Miliaran

Surat permohonan untuk dilakukan PKN oleh BPKP, kata Kasipidsus Kejari Kota Bandung Ridha Nurul Ihsan, telah dikirimkan oleh pihak Kejari Bandung sejak April 2025.

Tak lama setelah penyidik Kejari Kota Bandung menggeledah rumah mantan Direktur Umum PT MUJ, Begin Troys, dan kantor anak usaha MUJ, PT Energi Negeri Mandiri (ENM), pada Senin (14/4) lalu.

Sebanyak 15 saksi dan sejumlah barang bukti, lanjut dia, telah diperiksa dan diamankan kejaksaan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi oleh anak usaha MUJ yakni PT Energi Negeri Mandiri (ENM) ini yang perkiraan nilai kerugiannya sampai Rp86,2 miliar.

Sementara dalam kasus PT Jamkrida Jabar, Ridha mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan guna pemeriksaan pihak-pihak terkait, juga pengumpulan berbagai barang bukti, serta mencari auditor untuk perhitungan kerugian dari kasus reasuransi tersebut.

Aktivitas reasuransi ini, dinilai kejaksaan ada potensi menyebabkan kerugian negara dan perbuatan melanggar hukum. Mengingat status perusahaan bukanlah merupakan reasuransi sesuai yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun penjaminan.

Artikel ini ditulis oleh

Editor Randy Ferdi Firdaus

M

Reporter Merdeka

Kelas Kakap Semua! Ini Deretan Kasus Mega Korupsi Digarap Jampidsus Febrie Ardiansyah

Peristiwa penguntitan itu sempat ramai di media sosial, Jampidsus dikuntit Densus 88

Jampidsus 2 tahun yang lalu

Pakar Hukum Identifikasi Pihak Lain yang Harus Bertanggung Jawab dalam Korupsi Pertamina, Siapa?

Zico Junius mengatakan, pertanggungjawaban hukum atas kebijakan energi dan impor minyak mentah seharusnya kepada pejabat yang memiliki otoritas pada masa itu.

Pertamina 1 tahun yang lalu

Publik Harus Dukung Langkah Pemerintah Bersih-Bersih BUMN

Presiden tidak hanya menargetkan 'raja-raja kecil', tetapi juga 'raja besar'.

Prabowo Subianto 1 tahun yang lalu

Publik Harus Dukung Langkah Pemerintah Bersih-Bersih BUMN

Presiden tidak hanya menargetkan 'raja-raja kecil', tetapi juga 'raja besar'.

Prabowo Subianto 1 tahun yang lalu

Usut Dugaan Korupsi PJUTS Kementerian ESDM, Bareskrim Geledah Kantor Ditjen EBTKE

Penggeledahan dilakukan dalam rangka proses penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi PJUTS

Bareskrim Polri 2 tahun yang lalu

Kejagung Didukung Masukan Dampak Ekologi Kerugian Negara Dalam Kasus Korupsi Timah

Kejagung bekerja sama dengan ahli lingkungan untuk menghitung kerugian perekonomian negara dalam korupsi tata niaga komoditas timah.

Korupsi PT Timah Tbk 2 tahun yang lalu

FOTO: Kejagung dan BPKP Bongkar Kerugian Negara Akibat Korupsi Timah Capai Rp300 Triliun

Angka ini hasil koreksi dari perkiraan kerugian sebelumnya, yakni Rp271 triliun.

Kasus Korupsi Timah 2 tahun yang lalu

Jaksa Agung Tegaskan Tak Ada Intervensi di Kasus Korupsi Pertamina: Murni Penegakkan Hukum

"Perlu saya tegaskan, dalam penanganan perkara ini tidak ada intervensi dari pihak mana pun," kata Burhanuddin.

jaksa agung 1 tahun yang lalu

Kejagung Sebut Kerugian Negara di Kasus Korupsi Pertamina Berpotensi Bertambah

Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar mengatakan, kerugian negara Rp193,7 triliun yang tercatat hingga hari ini bukan angka final.

korupsi Pertamina 1 tahun yang lalu

Kejagung Usut Korupsi Proyek Jalur Kereta Api di Medan, Kerugian Negara Rp1,1 Triliun

Kejagung mengusut kasus korupsi pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017 sampai dengan 2023.

Kejaksaan Agung 2 tahun yang lalu

Bareskrim Polri Geledah Kantor ESDM, Ini Barang-Barang yang Disita

Arief menyebut ada 2 lokasi dari 1 tempat yang sama digeledah dan baru selesai tadi malam

Kasus Korupsi 2 tahun yang lalu

Komentar Sekda Jabar soal Dugaan Korupsi di Jamkrida dan MUJ

Rugi Miliaran

Berita Terpopuler