Khofifah Soroti PP Kesehatan soal Tembakau, Khawatir Ganggu Ekonomi Daerah
Kebijakan zonasi larangan penjualan dan iklan rokok serta rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek beroptensi turunkan PAD.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyoroti dampak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, yang merupakan aturan pelaksana Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya pasal-pasal terkait tembakau yang berpotensi mengganggu perekonomian daerah.
Khofifah menilai, peraturan tersebut, terutama kebijakan zonasi larangan penjualan dan iklan rokok serta rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek, berpotensi menurunkan pendapatan daerah maupun negara dari cukai hasil tembakau (CHT).
“Industri pertembakauan telah memberikan kontribusi besar bagi Jawa Timur, baik dalam penerimaan negara, penyerapan tenaga kerja, peluang usaha, hingga peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat,” ujar Khofifah dalam Forum Diskusi Publik dengan tema 'Membedah Dampak Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Terhadap Keberlangungan Industri Tembakau dan Industri Turunannya di Jawa Timur'.
Khofifah menegaskan, sejak 2018 hingga 2024, tren penerimaan CHT terus meningkat, dengan kontribusi Jawa Timur mencapai Rp133,2 triliun atau 61,41% dari total penerimaan cukai nasional sebesar Rp216,9 triliun pada 2024.
“Jatim menjadi tulang punggung penerimaan CHT nasional. Kebijakan yang memengaruhi industri ini harus dipertimbangkan dengan cermat,” tambahnya.
Perkeruh Kondisi Ekonomi
Khofifah juga mengakui potensi inflasi akibat kenaikan cukai dan khawatir aturan restriktif lain terhadap IHT dapat memperkeruh kondisi perekonomian, baik di daerah maupun nasional.
Menanggapi tantangan dari PP 28/2024, Pemprov Jatim memperkuat dukungan terhadap industri hasil tembakau (IHT) melalui Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Arah Kebijakan Perlindungan dan Pengembangan Pertembakauan.
"Melalui regulasi ini, kami berupaya menyeimbangkan kepentingan industri, kesehatan masyarakat, dan penerimaan negara,” tegas Khofifah.
Khofifah berharap, diskusi mengenai kebijakan IHT dapat melahirkan ide-ide kreatif dan solusi inovatif agar industri tetap tumbuh tanpa mengorbankan aspek kesehatan dan kesejahteraan petani.
“Dengan kebijakan seimbang, sektor ini mampu menyumbang pada target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen,” pungkasnya.