Ketua DPD RI: Pidato Kenegaraan Presiden Sejalan dengan Aspirasi Daerah

Sultan Bachtiar Najamudin mendukung penuh pidato yang disampaikan Presiden Prabowo.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan Bachtiar Najamudin menyatakan dukungan penuh terhadap pidato kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto yang menekankan prioritas pada kedaulatan pangan, penertiban lahan dan mineral, pemberantasan korupsi, penguatan hilirisasi, serta percepatan layanan pendidikan dan kesehatan di daerah.

Pidato tersebut disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR dan DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).

Sultan menilai, amanat presiden selaras dengan tugas konstitusional DPD dalam memperjuangkan aspirasi daerah dan konsisten dengan program Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.

“DPD RI menyambut baik langkah pemerintah yang menempatkan kesejahteraan rakyat desa dan daerah sebagai prioritas,” ujar Sultan.

Terkait kedaulatan pangan, Sultan menegaskan bahwa DPD akan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian.

Ia menyoroti pentingnya menjaga surplus beras dan kebijakan harga beli gabah, serta memfasilitasi verifikasi data produksi di tingkat provinsi dan kabupaten agar manfaatnya dirasakan langsung oleh petani.

Mengenai penertiban perkebunan kelapa sawit dan penguasaan kembali lahan bermasalah, Sultan menekankan perlunya prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat serta petani kecil. Ia juga mendorong adanya verifikasi lapangan independen dan program pemulihan mata pencaharian bagi warga terdampak.

Soal tambang ilegal, Sultan mendukung langkah pemerintah untuk menindak pelanggaran dan mempercepat legalisasi penambang rakyat yang memenuhi syarat.

Ia menekankan bahwa kerugian negara akibat tambang ilegal harus dihentikan, dan daerah berhak mendapatkan manfaat ekonomi yang adil serta pemulihan lingkungan pasca-penertiban.

Dalam hal pemberantasan korupsi dan efisiensi anggaran, DPD berkomitmen memperkuat mekanisme pengawasan penggunaan APBD dan kinerja BUMD agar program pro-rakyat berjalan efektif dan akuntabel.

Sultan juga mendukung strategi pengelolaan investasi nasional dan hilirisasi yang membuka lapangan kerja di daerah, dengan syarat proyek-proyek tersebut memberi nilai tambah dan pembagian manfaat yang adil bagi daerah penghasil.

Untuk sektor pendidikan dan kesehatan, Sultan memuji program sekolah rakyat, pengembangan sekolah unggul, distribusi perangkat pembelajaran jarak jauh, pemeriksaan kesehatan gratis, serta peningkatan fasilitas rumah sakit.

Ia menegaskan bahwa DPD akan mengawal pelaksanaan program tersebut hingga ke daerah terpencil untuk mengurangi kesenjangan akses.

“DPD siap bekerja sama dengan pemerintah pusat, DPR, dan pemerintah daerah untuk menerjemahkan visi pidato kenegaraan menjadi kebijakan nyata di lapangan. Kedaulatan pangan, tata kelola sumber daya alam, dan layanan dasar yang adil adalah isu-isu daerah, dan DPD akan berada di garda terdepan untuk mewujudkannya,” pungkas Sultan.