Kerjasama dengan Kemendagri, BNPT tingkatkan pengawasan terorisme di daerah

Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo menilai upaya penanggulangan terorisme di Indonesia selama ini sudah terkonsep dengan baik. Caranya dengan melakukan penindakan kepada pelaku terorisme dan program deradikalisasi.

2018-03-12 11:32:47

Terorisme

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menandatangani nota kesepahaman dalam hal penanggulangan terorisme. Kesepakatan ini digelar di Ballroom hotel Arya Duta, Jakarta Pusat, Senin (12/3).

Mou ini merupakan salah satu langkah nyata kedua pihak dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan program penanggulangan terorisme. Dalam hal ini Kemendagri merekomendasikan penggunaan data kependudukan kepada BNPT untuk berbagai kepentingan yang berkaitan dengan Penanggulangan terorisme.

"MoU ini sangat penting untuk mendukung program-program penanggulangan terorisme, terutama yang melibatkan pemerintah daerah, baik itu Pemerintah Provinsi (Pemprov) maupun Pemkab (Pemerintah Kabupaten) dan Pemerintah Kota (Pemkot)," kata Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius di lokasi, Senin (12/3).

Suhardi berharap ke depannya bisa mewujudkan suatu sistem pembinaan kepada narapidana terorisme, mantan narapidana terorisme, keluarga dan jaringannya secara efektif serta efisien. Selain itu, dengan lebih aktifnya pemerintah daerah dan masyarakat, bisa menciptakan imunitas di masyarakat dari penyebaran paham radikal terorisme di daerah.

"Ini penting untuk melakukan deteksi dini ancaman terorisme yang muncul di masyarakat," ujarnya.

Dengan adanya MoU ini, dia mengharapkan, akan terjadi partisipasi aktif kepala daerah untuk memberdayakan dan melibatkan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dalam melindungi daerahnya masing-masing dalam penanggulangan terorisme.

"Semoga kerja sama ini memudahkan dan dalam mendapatkan informasi dan pengawasan di daerah," tandas Suhardi.

Adanya Mou ini juga memperkuat sinergi, khususnya Dukcapil mendukung penuh apa yang diprogramkan oleh BNPT dari pusat maupun daerah.

"Kami mengapresiasi kepada pak Suhardi Alius dan jajaran BNPT bahwa ini begitu cepat, sejak bapak ditunjuk oleh Presiden bapak dengan cepat merumuskan dengan cepat, melakukan komunikasi dengan semua pihak," kata Tjahjo.

Adapun isi Kesepakatan BNPT dan Kemendagri adalah:

-Pembinaan di bidang karakter kebangsaan dan wawasan kebangsaan bagi narapidana terorisme, mantan narapidana terorisme, mantan teroris, keluarga jaringannya.

-Meningkatkan program radikalisasi bagi masyarakat dalam rangka menjaga kerukunan antar Suku, Agama, Ras dan Antar golongan dalam mencegah penyebaran paham radikalisme.

-Mendorong partisipasi aktif kepala daerah untuk memberdayakan forum koordinasi pencegahan terorisme di daerah.

-Meningkatkan pengawasan terhadap infiltrasi orang, barang dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan undang-undang 1945 di wilayah perbatasan negara.

-Pemanfaatan data kependudukan dalam rangka pengawasan di bidang intelijen dan penanganan tindak pidana terorisme.

(mdk/fik)