Kemendagri optimis rekam data E-KTP nasional rampung tahun ini

Kemendagri optimis rekam data E-KTP nasional rampung tahun ini. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh menyebut perekaman data Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) secara nasional hingga saat ini telah mencapai 90 persen. Proses data e-KTP diyakini rampung.

2016-09-18 03:35:00

E-KTP

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh menyebut perekaman data Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) secara nasional hingga saat ini telah mencapai 90 persen. Dia yakin, proses rekam data e-KTP tersebut akan selesai akhir tahun ini.

"Kami yakin akhir tahun ini rekam data selesai 100 persen. Agustus lalu, masih sekitar 88 persen dan selama dua minggu berikutnya terus meningkat. Proses rekam data e-KTP akan terus kita layani sampai selesai," ujar Zudan kepada wartawan disela acara Pengukuhan Penganugerahan Doktor Kehormatan Honoris Causa, Bambang Setyo Wahyudi, di Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Sabtu (17/9).

Menanggapi kelangkaan blangko e-KTP di sejumlah daerah, Zudan mengatakan saat ini masih tersedia sebanyak 2 juta keping blangko e-KTP di pemerintah pusat. Dengan jumlah tersebut dia yakin bisa mencukupi hingga bulan Oktober. Jika pun habis, ia menjanjikan untuk mencetak lagi.

"Kalau habis segera kita cetak secepatnya. Kalau di daerah menipis segera minta ke pusat, jangan sampai kosong. Daerah harus pro aktif juga, kalau sampai kosong itu kesalahan di daerah," tandasnya.

Topik pilihan:
Dukung hukuman mati bagi koruptor, Irman Gusman malah ditangkap KPK
5 Tempat aneh dunia yang 'melawan' hukum alam, Indonesia termasuk!
Rizal Ramli: Mohon maaf Pak Ahok, anda 'on the way down'

Zudan menegaskan, meskipun kebutuhan blangko e-KTP di daerah sangat tinggi, pemerintah pusat menjamin untuk mencukupinya. Jika blangko e-KTP di pusat habis, akan dilakukan pencetakan lagi berdasarkan kebutuhan karena pemerintah tidak menyetok blangko e-KTP di daerah.

"Saat ini jumlah warga yang melakukan perekaman data e-KTP terus meningkat. Untuk menghindari penumpukan warga kami meminta agar pendataan dilakukan hingga tingkat RT. Sehingga bisa dilakukan penjadwalan saat melakukan perekaman data," jelasnya.

Ia mengemukakan, di sejumlah daerah jumlah warga yang melakukan perekaman data mencapai enam hingga tujuh kali lipat. Dalam satu hari bahkan bisa mencapai hingga 1.200 warga.

"Kemarin saya baru dari Lombok barat, Lombok tengah, Bantul, Yogyakarta dan Kulonprogo, kondisinya seperti itu," ucapnya.

Lebih lanjut ia menyatakan, dari 10 persen atau sekitar 19 juta warga yang belum melakukan perekaman data itu, sebanyak 7 juta diantaranya warga Indonesia yang ada di luar negeri. Jumlah wajib e-KTP tercatat sebanyak 182 juta orang. Daerah yang tercatat paling tinggi jumlah warganya yang belum melakukan perekaman data adalah Jawa Timur. Disusul Jawa Barat dan Jawa Tengah.

(mdk/gil)