Kemen PPPA Harapkan RUU TPKS Ditetapkan Sebagai Inisiatif DPR
Menteri Bintang mengatakan sementara ini pemerintah tengah menunggu untuk RUU TPKS menjadi RUU inisiatif DPR.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mengharapkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) ditetapkan sebagai RUU inisiatif DPR.
"Saya yakin dan percaya untuk sidang berikutnya di awal Januari (2022), mudah-mudahan RUU ini ditetapkan sebagai rancangan UU inisiatif DPR," ujar Menteri PPPA Bintang Puspayoga di Kabupaten Sleman, DIY, Rabu (22/12).
Menteri Bintang mengatakan sementara ini pemerintah tengah menunggu untuk RUU TPKS menjadi RUU inisiatif DPR.
Saat ini justru banyak hal yang bisa lebih dilakukan, seperti pendekatan-pendekatan komunikasi intensif dengan pemerhati perempuan dan organisasi keagamaan.
Bahkan di penghujung 2021, Kemen PPPA telah melakukan diskusi intensif untuk mendorong hal tersebut terjadi. Menteri Bintang mengharapkan dukungan masyarakat agar RUU TPKS bisa dibahas kembali.
"Kita tahu RUU TPKS ini akan menjadi payung hukum yang bisa memberikan keberpihakan kepada korban," ujar Menteri Bintang.
RUU TPKS diusulkan sejak 2016, namun karena terjadi pergulatan dan kekuatan yang tidak seimbang di DPR RI, maka RUU TPKS sempat mengambang hingga akhirnya masuk kembali Prolegnas pada Januari 2021.
Namun selanjutnya RUU RUU TPKS belum ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR dalam Sidang Paripurna DPR yang diselenggarakan pada Kamis (16/12).
Baca juga:
Kekerasan Seksual dan Anak Meningkat, KSP Dorong RUU TPKS Segera Disahkan DPR
Pimpinan DPR Pastikan RUU TPKS Diputuskan Saat Paripurna Pembukaan Masa Sidang
Desak RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Massa Wanita Demo Gedung DPR
Diah Pitaloka Yakin RUU TPKS Menjadi Inisiatif DPR
NasDem Optimistis RUU TPKS Akan Disahkan Meksi Tak Masuk Paripurna
Penjelasan Pimpinan DPR Alasan RUU TPKS Gagal Masuk Paripurna