Merdeka.com - Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) tidak masuk dalam putusan rapat paripurna DPR. Mengingat juga makin besarnya dorongan masyarakat akan kehadiran RUU ini dalam penyelesaian berbagai kasus kekerasan seksual.

Anggota Baleg sekaligus Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka menyakini, RUU TPKS akan diparipurnakan sebagai RUU Inisiatif DPR pada awal masa sidang di awal tahun depan. Dan nantinya akan segera diikuti dengan pembahasan di dalam AKD DPR.

“Saya yakin RUU TPKS akan masukan pada masa sidang selanjutnya ini sebagai RUU Insiatif DPR,” katanya dalam wawancara di tengah kunjungan Komisi VIII DPR di Mataram, Jumat (17/12).

Dia mengungkapkan, RUU TPKS sudah diputuskan di badan legislasi. Sehingga DPR akan segera melanjutkannya menjadi draf RUU inisiatif DPR.

“RUU TPKS Ini sudah diputuskan di badan legislasi dan akan segera dilanjutkan ke paripurna untuk disahkan sebagai RUU inisiatif DPR pada pembukaan masa sidang di tahun depan,” tutup Diah.

Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan alasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) tidak masuk dalam rapat paripurna penutupan masa persidangan II DPR tahun sidang 2021-2022. Menurut Puan, absennya RUU TPKS di rapat paripurna lantaran tidak cukup waktu untuk memasukkannya ke paripurna.

"Ini hanya masalah waktu, karena tidak ada waktu yang pas atau cukup untuk kemudian di-running-kan secara mekanisme yang ada," ujar Puan di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (16/12).

Puan menegaskan, DPR ingin RUU TPKS disahkan sesuai tahapan dengan mekanisme yang benar. Ia berkeinginan rancangan undang-undang TPKS memang bisa di putuskan sesuai dengan mekanisme yang ada.

"Sehingga pelaksanaan dari undang-undangnya yang berlaku secara baik dan benar dalam proses tahapannya," kata Puan.

Politikus PDI Perjuangan itu memastikan RUU TPKS akan dibawa ke rapat paripurna selanjutnya. Ia menyebut tak ada masalah tertentu yang membuat RUU TPKS batal diparipurnakan.

"Insyaallah pada awal masa sidang yang akan datang akan memutuskan. Ini enggak ada masalah apa-apa. Kami mendukung, DPR mendukung agar ini disahkan untuk menjadi suatu undang-undang yang kemudian menjaga, menyelamatkan hal-hal yang sekarang ini banyak terjadi," paparnya.

"Jadi ini soal waktu, pimpinan dan DPR tentu saja mendukung dan akan segera mengesahkan ini melalui keputusan tingkat II yaitu melalui paripurna," pungkas dia.