Kasus Korupsi Impor Gula, Jaksa Bacakan Tuntutan Tom Lembong Hari Ini
Tom Lembong menjadi tersangka komoditas impor gula di lingkungan Kementerian Perdagangan tahun 2015-2023.
Eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, bakal mendengar tuntutan jaksa untuk perkara korupsi impor gula. Sidang akan digelar pada Jumat (4/7) hari ini.
"Terdakwa Thomas Lembong, agenda pembacaan tuntutan," kata Juru Bicara (Jubir) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Andi Saputra dalam keterangannya, Jumat (4/7).
Sidang dijadwalkan digelar pagi ini. "Sesuai agenda yang sudah dijadwalkan majelis, sidang akan digelar pagi hari. Namun apabila JPU belum siap, maka sidang akan digelar setelah salat Jumat," ujarnya.
Perjalanan Kasus Tom Lembong
Mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong ditetapkan menjadi tersangka komoditas impor gula di lingkungan Kementerian Perdagangan tahun 2015-2023.
Selain Thomas ada juga satu tersangka lain yakni inisial CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT PPI 2015-2016.
Dirdik Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar menjelaskan, pada 12 Mei 2015 rapat koordinasi antar kementerian memutuskan Indonesia surplus gula sehingga tidak membutuhkan impor gula.
Namun, pada tahun yang sama, Tom Lembong selaku Menteri Perdagangan memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105 ribu ton kepada PT AP. Gula kristal mentah tersebut kemudian diolah menjadi gula kristal putih atau GKP.
"TTL memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105 ribu ton kepada PT AP yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih," kata Qohar di Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (29/10).
Qohar lalu mengungkit keputusan Mendag dan Menperin nomor 257 Tahun 2004. Dalam keputusan itu disebutkan yang diperbolehkan mengimpor gula kristal putih adalah BUMN, bukan Kemendag.
"Tetapi berdasarkan persetujuan impor yang telah dikeluarkan oleh tersangka TTL impor gula dilakukan oleh PT AP, dan impor gula kristal mentah tersebut tidak melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian yang mengetahui kebutuhan riil gula di dalam negeri," sambungnya.
Kemudian pada 28 Desember 2015, dilakukan rapat koordinasi di bidang perekonomian yang dihadiri kementerian di bawah Menko Perekonomian, yang salah satu pembahasannya bahwa Indonesia pada 2016 kekurangan gula kristal putih sebanyak 200 ribu ton.
"Dalam rangka stabilisasi harga gula dan pemenuhan stok gula nasional, pada bulan November-Desember 2015 tersangka CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI memerintahkan staf senior manager bahan pokok PT PPI atas nama P untuk melakukan pertemuan dengan delapan perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula," ungkapnya.
"Padahal dalam rangka pemenuhan stok dan stabilisasi harga, seharusnya diimpor gula kristal putih secara langsung dan yang dapat melakukan hanya BUMN," sambung Qohar.
Kedelapan perusahaan swasta yang mengelola gula kristal mentah menjadi gula kristal putih pun sebenarnya hanya memiliki izin sebagai produsen gula kristal, yang diperuntukkan untuk usaha makanan, minuman, dan farmasi.
Qohar melanjutkan, setelah delapan perusahaan tersebut mengimpor dan mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih, PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut.
"Padahal nyatanya gula tersebut dijual oleh perusahaan swasta yaitu delapan perusahaan ke pasaran melalui distributor yang terafiliasi dengannya. Dengan harga Rp16 ribu per kilogram, harga lebih tinggi dari HET (Harga Eceran Terendah) Rp13 ribu dan tidak dilakukan operasi pasar," Qohar menandaskan.