LIVE

Jokowi Terbitkan 2 Perpres Tunjangan Pegawai KPK, Paling Besar Dapat Rp35 Juta

Pegawai KPK selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan.

kpk
Jokowi Terbitkan 2 Perpres Tunjangan Pegawai KPK, Paling Besar Dapat Rp35 Juta (merdeka.com)

Salah satu pertimbangan Perpres ini dalam upaya peningkatan kinerja Pegawai KPK.

Jokowi Terbitkan 2 Perpres Tunjangan Pegawai KPK, Paling Besar Dapat Rp35 Juta

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan dua peraturan presiden (Perpres) mengenai tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Perpres itu adalah Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan KPK nomor 50 2023 dan Tunjangan Kinerja Khusus bagi Pegawai di Lingkungan KPK nomor51 tahun 2023.

 Dua Perpres ini diteken Jokowi sejak (14/8) lalu. Salah satu pertimbangan Perpres ini dibuat karena pemberian tunjangan dilakukan dalam rangka reformasi birokrasi dan dalam upaya peningkatan kinerja Pegawai KPK.

"Pegawai di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi, selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan," bunyi pasal Pasal 2 ayat 1 Perpes nomor 50 tahun 2023 itu, dilihat Jumat (18/7).

Pada ayat 2 disebutkan, tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan setelah mempertimbangkan penilaian reformasi birokrasi, capaian kinerja organisasi, dan capaian kinerja individu.

Sedangkan untuk Tunjangan Kinerja Khusus Pegawai KPK diberikan bagi pegawai di lingkungan KPK yang dialihkan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan mengalami penurunan penghasilan, dibandingkan dengan penghasilan yang diterima sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur sistem manajemen sumber daya manusia KPK.

"Pemberian tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 juga berlaku untuk seluruh pegawai, termasuk pegawai negeri sipil pada jabatan fungsional jaksa, pegawai negeri sipil pada jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya, dan/atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia," tulis pasal 2 mengenai Tunjangan Kinerja Khusus Pegawai KPK.

"Yang mendapatkan keputusan melaksanakan tugas di Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari Presiden atau pejabat pembina kepegawaian di lingkungan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebelum ditetapkannya Peraturan Presiden ini," sambungnya.

Adapun terkait besaran tunjangan kinerja diberikan atas kelas jabatan. Berikut besarannya :

1. Kelas Jabatan 17 Rp 33.240.00

2. Kelas Jabatan 16 Rp 27.577.500

3. Kelas Jabatan 15 Rp19.280.000

4. Kelas Jabatan 14 Rp 17.064.000

5. Kelas Jabatan 13 Rp 10.936.000

6. Kelas Jabatan 12 Rp 9.896.000

7. Kelas Jabatan 11 Rp 8.757.600

8. Kelas Jabatan 10 Rp 5.979.200

9. Kelas Jabatan 9 Rp 5.079.200

10. Kelas Jabatan 8 Rp 4.595.150

11. Kelas Jabatan 7 Rp 3.915.950

12. Kelas Jabatan 6 Rp 3.510.400

13. Kelas Jabatan 5 Rp 3.134.250

14. Kelas Jabatan 4 Rp 2.985.000

15. Kelas Jabatan 3 Rp 2.898.000

16. Kelas Jabatan 2 Rp 2.708.250

17. Kelas Jabatan 1 Rp 2.531.250

Berikut Rentang Besar Tunjangan Khusus Pegawai KPK:

1. Kelas Jabatan 1: Rp 350.000-Rp612.500

2. Kelas Jabatan 2: Rp551.300,00- Rp1.076.300

3. Kelas Jabatan 3: Rp914.900-Rp1.439.000

4. Kelas Jabatan 4: Rp 1.296.000-Rp1.821.000

5. Kelas Jabatan 5: Rp1.730.000-Rp2.517.500

6. Kelas Jabatan 6: Rp2.265.750-Rp3.315.750,00

7. Kelas Jabatan 7: Rp3.150.000-Rp5.006.800

8. Kelas Jabatan 8: Rp4.586.800-Rp6.686.800

9. Kelas Jabatan 9: Rp6.332.400-Rp8.694.900

10. Kelas Jabatan 10: Rp8.222.400-Rp10.584.900

11. Kelas Jabatan 11: Rp 10.073.000 Rp13.485.500

12. Kelas Jabatan 12: Rp12.871.250-Rp16.283.750

13. Kelas Jabatan 13: Rp 15.601.250-Rp19.013.750

14. Kelas Jabatan 14: Rp18.121.250-Rp22.583.750

15. Kelas Jabatan 15: Rp22.137.500-Rp26.600.000

16. Kelas Jabatan 16: Rp25.812.500-Rp31.062.500

17. Kelas Jabatan 17: Rp29.750.000-Rp35.000.000
Artikel ini ditulis oleh
Editor Eko Prasetya
M
Reporter Muhammad Genantan Saputra
Jokowi Naikkan Tukin Pegawai Kementerian PUPR, Menteri Basuki Tertinggi Kantongi Rp62 Juta per Bulan

Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian PUPR

Basuki Hadimuljono
Jokowi Naikkan Tunjangan Kinerja Pegawai KPU 50 Persen

Jokowi mengaku baru kemarin mengetahui tunjangan kinerja pegawai KPU tidak pernah naik sejak 2014.

Tunjangan Kinerja
Istana: Kenaikan Tukin Pegawai Bawaslu Diusulkan Menpan-RB Sejak Oktober 2023

Besaran nominal tunjangan kinerja yang dibayar per bulan itu dibagi atas 17 tingkatan kelas jabatan,

Tukin Bawaslu
Istana: Kenaikan Tukin Pegawai Bawaslu Diusulkan Menpan-RB Sejak Oktober 2023

Besaran nominal tunjangan kinerja yang dibayar per bulan itu dibagi atas 17 tingkatan kelas jabatan,

Tukin Bawaslu
Kabar Gembira, Tunjangan Kinerja PNS Kemenhub dan Kemenko Ekonomi Bakal Naik Tahun Depan

Anas menjelaskan terdapat beberapa indikator ketentuan reformasi birokrasi yang perlu dipenuhi agar kenaikan tukin disetujui.

PNS
Jokowi Naikkan Insentif Petugas KPU: Saya Tahu Ini yang Ditunggu Kan

Di hadapan para petugas KPU, Jokowi mengaku baru mengetahui insentif petugas tidak pernah naik sejak tahun 2014 lalu.

Presiden Jokowi
Presiden Jokowi Terbitkan Perpres Kenaikan Tunjangan Petugas Bawaslu: Dari Rp24.930.000 jadi Rp29.085.000

Besaran nominal tunjangan kinerja yang dibayar per bulan itu dibagi atas 17 tingkatan kelas jabatan.

Bawaslu RI
Tunjangan Kinerja PNS Naik 20 Persen di 2024, Tinggal Tunggu Restu Jokowi

Akan adanya kenaikan tunjangan kinerja atau tukin bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Gaji PNS
Momen-momen Jokowi Naikkan Tunjangan Pegawai Penyelenggara Pemilu Jelang Hari H

Berikut momen-momen Presiden Joko Widodo menaikkan tunjangan pegawai penyelenggara Pemilu.

Presiden Jokowi
2 Hari Jelang Pencoblosan Gaji Pegawai Bawaslu Dinaikan Jokowi, Ini Daftar Tunjangan Sesuai Jabatan

Pemberian tunjangan bagi pegawai Bawaslu diberikan setiap bulan.

petugas bawaslu
Hore, Kini PPPK Bisa Dapat Kenaikan Gaji Berkala dan Gaji Istimewa, Ini Syaratnya

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kenaikan Gaji Berkala dan Kenaikan Gaji Istimewa Bagi PPPK.

Kementerian PANRB
Diumumkan Jokowi: Gaji PNS, TNI dan Polri Naik 8 Persen di 2024

Kenaikan gaji para PNS sebesar 8 persen tersebut juga bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi.

Gaji PNS
Insentif Tidak Pernah Naik Selama 10 Tahun, Ternyata Segini Gaji Petugas KPU

Jokowi juga mengaku insentif petugas KPU belum mengalami kenaikan sejak 2014, meskipun pekerjaan mereka penuh tantangan.

Petugas KPU