Jokowi: Saya mendukung penuh kerja KPK

Jokowi: Saya mendukung penuh kerja KPK. Jokowi mengakui, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia masih tinggi yakni pada urutan ke-88, sedikit membaik dari sebelumnya pada urutan 107. Urutan IPK Indonesia masih tertinggal jauh dari negara-negara di ASEAN seperti Malaysia (52), Thailand (38), dan Filipina (38).

2016-12-01 14:22:41

Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkomitmen memberantas korupsi. Jokowi juga mendukung penuh kerja KPK, baik dari sisi kelembagaan maupun kemandirian.

Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) Tahun 2016 dan Peluncuran Program Jaga di Gedung Balai Kartini Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (1/12).

"Terkait dengan hukum tindak pidana korupsi, saya mendukung penuh kerja KPK, baik dari sisi kelembagaan maupun kemandirian," ungkap Jokowi disambut tepuk tangan riuh para hadirin.

Jokowi mengakui, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia masih tinggi yakni pada urutan ke-88, sedikit membaik dari sebelumnya pada urutan 107. Urutan IPK Indonesia masih tertinggal jauh dari negara-negara di ASEAN seperti Malaysia (52), Thailand (38), dan Filipina (38).

Jokowi meyakini, tingginya IPK tersebut lantaran belum optimalnya langkah Kepolisian dan Kejaksaan dalam mendukung kerja KPK. Oleh karena itu, Jokowi meminta Polri dan Kejaksaan secepatnya melakukan reformasi internal di masing-masing institusi.

"Agar pemberantasan korupsi bisa berjalan efektif dan tidak berjalan sendiri-sendiri, Polri dan Kejaksaan Agung harus memperkuat sinergi dengan KPK," kata dia.

Selain itu, mantan Wali Kota Solo ini juga meminta penegak hukum meningkatkan transparansi penanganan perkara. Setiap perkara yang ditangani harus disampaikan kepada publik tanpa dimanipulasi penyelesaiannya.

"Harus disampaikan kepada publik penanganan perkara tindak pidana korupsi sehingga masyarakat bisa mengetahui berapa banyak kasus korupsi yang ditangani Kepolisian, berapa kasus yang sudah dibawa ke Kejaksaan dan berapa banyak yang sudah dibawa ke pengadilan dan berapa yang sudah diputus oleh pengadilan," jelas Jokowi.

(mdk/lia)