Jokowi perintahkan secepatnya kirim bantuan untuk muslim Rohingya

Jenis bantuan yang akan dikirim adalah makanan dan selimut. Presiden mengatakan, berdasarkan komunikasi dengan Myanmar, jenis bantuan itu yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat Rohingya.

2016-12-08 12:20:46

Muslim Rohingya

Presiden Joko Widodo menginstruksikan menteri dan pejabat terkait untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk kelompok Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine di Myanmar. Pernyataan itu disampaikan Presiden Jokowi usai melakukan pertemuan dengan mantan Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa Kofi Annan di Bali International Convention Center (BICC) Nusa Dua, Badung, seperti dilansir Antara, Kamis (8/12).

"Saya telah memerintahkan kepada menteri untuk menyiapkan bantuan secepat-cepatnya untuk bisa dikirim," ujar Presiden Jokowi.

Jenis bantuan yang akan dikirim adalah makanan dan selimut. Presiden mengatakan, berdasarkan komunikasi dengan Myanmar, jenis bantuan itu yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat Rohingya.

Dalam pertemuan dengan Kofi Annan yang berlangsung 40 menit, dibahas langkah dan bantuan untuk penyelesaian krisis kemanusiaan Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar.

"Mr. Kofi Annan adalah Ketua Advisory Committee untuk Rakhine State, jadi kita telah berbicara banyak dan dalam diskusi tadi beliau menyampaikan mengenai langkah-langkah yang perlu kita ambil dalam membantu kemanusiaan yang ada di Rakhine State," kata Presiden kepada wartawan seusai pertemuan.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menambahkan, Kofi Annan mengapresiasi bantuan Indonesia dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di negara bagian Rakhine. Selain langkah jangka pendek, Menteri Retno juga mengaku telah mendapat instruksi dari Presiden untuk mempersiapkan langkah jangka panjang.

"Untuk langkah yang lebih panjang ada beberapa hal yang diperlukan dan kita sudah bahas dengan state counsellor Aung San Suu Kyi yakni pemberian kapasitas di bidang Good Government Democracy dan juga di bidang HAM. Ini program sudah kita lakukan tapi akan diteruskan karena ini merupakan hal penting," ujar Menlu Retno.

(mdk/noe)