Jokowi harus jelaskan pencopotan Sutarman yang penuh tanda tanya

Jokowi selama ini beralasan pemberhentian Sutarman untuk penyegaran. Padahal Sutarman pensiun Oktober mendatang.

2015-01-18 17:24:39

Kapolri Sutarman

Keputusan Presiden Joko Widodo memberhentikan Jenderal Sutarman dari jabatannya sebagai Kapolri masih mengundang tanya tanya. Sebab Sutarman masih memiliki waktu 9 bulan sebelum pensiun pada Oktober mendatang.

Jika alasan Jokowi mengganti Sutarman karena sudah ada keputusan politik di DPR mungkin saja benar. Tapi kenapa pula Jokowi begitu terburu-buru mengajukan nama Komjen Budi Gunawan ke DPR sebagai pengganti Sutarman meski banyak suara penolakan.

Kompolnas tak mau turut campur dengan keputusan Jokowi mempercepat masa pergantian Sutarman. Dia yakin semua sudah dipertimbangkan pria kelahiran Solo itu.

"Itu kewenangan beliau untuk mengganti Pak Sutarman lebih cepat, pastinya beliau punya pertimbangan. Soal alasannya, yang tahu cuma dia, walaupun memang kita tahu masa pensiun (Sutarman) masih lama," kata Komisioner Kompolnas, Edi Hasibuan, saat berbincang dengan merdeka.com, Minggu (18/1).

Seorang pengamat menduga pemberhentian Sutarman ada kaitannya dengan kasus Obor Rakyat yang menyeret nama Presiden Joko Widodo. Soal itu, dia memastikan dua hal yang berbeda.

"Tapi yang kita lihat memang Kapolri cukup banyak melakukan. Tapi mungkin belum sepenuhnya, mungkin itu yang jadi pertimbangan presiden. Tapi yang saya tahu, tegas presiden katakan ini untuk kebutuhan organisasi," beber Edi.

Bila benar memang kebutuhan organisasi, lantas bagaimana Kompolnas melihat jabatan seorang Plt?

"Ini menyangkut masalah kewenangan presiden, kita tidak bisa campuri itu, paling bagus menunjuk Plt, itu sudah pas, biar suasana kondusif," katanya.

Dia menyadari pergantian Kapolri ini begitu membetot perhatian. Utamanya soal percepatan jabatan Jenderal Sutarman. Untuk meng-clearkan semua ini, dia rasa tak ada salah jika Presiden memberikan penjelasan lebih utuh seperti apa penyegaran dan kebutuhan organisasi yang dimaksud.

"Ya kalau Presiden mau jelaskan bagus juga. Tapi seperti yang sama katakan Presiden jelas katakan ini untuk kebutuhan organisasi," pungkasnya.

(mdk/lia)