JK sebut aparat peradilan tergiur uang suap karena hidup konsumtif

"Kapan cukupnya persoalannya di situ. Tidak akan pernah karena kebutuhan makin tinggi-tinggi," tegas JK.

2016-06-17 15:39:20

Wapres Jusuf Kalla

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menangkap tangan seorang panitera Pengadilan Jakarta Utara terkait kasus suap. Diduga, suap tersebut terkait keringanan perkara pencabulan dengan terdakwa pedangdut, Saipul Jamil.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla mendesak lembaga hukum melakukan reformasi birokrasi dan transparan. Selain itu, para penegak hukum harus diberikan punishment and reward-nya agar tidak melakukan korupsi, korupsi dan nepotisme.

"Pada intinya sistem dan transformasi yang harus diperbaiki. Dan sistem reward and punishment. Kalau dia baik apa yang diberikan. Kalau dia ini hukumannya apa. Itu semuanya yang ingin saya sampaikan," kata Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (17/6).

Selain itu, kata dia, para penegak hukum juga selalu beranggapan penghasilannya tak cukup karena kebutuhan sehari-hari terus meningkat. Meski sudah diberikan tunjangan dan gaji tinggi, namun para penegak hukum masih tak merasa cukup.

"Tunjangan apa, macam-macam. Mungkin tidak cukup apa ya? Tapi kapan cukupnya persoalannya di situ. Tidak akan pernah karena kebutuhan makin tinggi-tinggi. Kita semua harus mengawasinya. Yang paling penting jangan diberi. Ini semuanya Karena yang berperkara yang bermasalah. Karena yang berperkara yang cari jalan pintas," kata dia.

Lanjut dia, permasalahan korupsi kerapkali menggiurkan beberapa orang karena jumlah uang yang besar. Oleh sebab itu, para penegak hukum harus memiliki mental yang kuat.

"Kadang-kadang orang mentalnya baik tapi tergoda karena ada kesempatan, ya terjadi lagi. Atau orang memang mental jelek tapi tidak ada kesempatan juga tidak terjadi juga," ujar dia.

(mdk/lia)