JK: Dulu ada menteri LGBT dan tetap menjabat
Sosok menteri tersebur tetap menjabat sebagai menteri meski penyimpangan seksualnya sudah diketahui publik.
Wakil Presiden Jusuf Kalla angkat bicara soal pro kontra LGBT (lesbian, gay, bisexual, transgender) di tanah air. Menurut JK setiap warga Indonesia berhak mendapatkan pendidikan dan layanan pemerintah. LGBT pun dinilai sebagai hak.
JK mengatakan, pada pemerintahan terdahulu, Indonesia memiliki sosok menteri yang mengalami penyimpangan seksual atau LGBT. Sosok menteri tersebut tetap menjabat sebagai menteri meski penyimpangan seksualnya sudah diketahui publik.
"Jika Anda ingat di Indonesia, dulu ada menteri (LGBT), dan masih menjadi menteri (saat itu). Bahkan masyarakat sudah mengetahuinya dan tak masalah," kata JK dalam acara Indonesia Summit 2016 di Hotel Shangrila, Jakarta, Kamis (25/2).
Namun demikian, mantan Ketua Umum Golkar ini tak menyebut siapa menteri yang dimaksud. Seperti diketahui, belakangan ramai isu LGBT di tanah air. Bahkan, lembaga seperti MUI pun ikut angkat bicara.
MUI dan sejumlah ormas menilai, komunitas LGBT bertentangan dengan konstitusi dan hukum agama.
"Pendapat ini didasarkan pada aktivitas LGBT yang diharamkan Islam," ujar Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin dalam konferensi pers di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Rabu (17/2).
Baca juga:
Anggota Komisi I DPR setuju KPI larang TV tampilkan peran banci
Pria-pria ini kerap tampil kebanci-bancian saat di TV
Menanti ketegasan Presiden Jokowi soal LGBT
Darurat LGBT, PKS usul penyusunan RUU anti penyimpangan seksual
Kaum LGBT yang ketahuan di Banda Aceh akan ditangkap