Menanti ketegasan Presiden Jokowi soal LGBT

Merdeka.com - Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) semakin terang-terangan menunjukkan eksistensinya di Indonesia. Berlindung di balik Hak Asasi Manusia (HAM), mereka kerap melakukan aksi demonstrasi meminta kesetaraan, menolak diskriminasi.

Namun, mayoritas masyarakat Indonesia justru merasa resah dengan keberadaan LGBT. Bahkan, LGBT dianggap sebagai sebuah virus yang harus diobati. Dengan catatan, para pengidap LGBT tidak dimusuhi, tapi dibimbing ke jalan yang semestinya.

Sejumlah ormas Islam besar seperti MUI, ICMI, Muhammadiyah tegas menolak eksistensi LGBT di Indonesia. Mereka menganggap, ajaran manapun di dunia tidak memperbolehkan pernikahan sesama jenis atau transgender.

Partai politik juga banyak yang menolak pergerakan LGBT. Kelompok LGBT dikhawatirkan menyebarkan virus tersebut kepada anak-anak generasi penerus bangsa. Hingga diwacanakan dibuatnya UU tentang LGBT.

Namun sayang, sampai saat ini belum ada ketegasan dari pemerintah tentang LGBT. Wapres Jusuf Kalla menyebut, persoalan LGBT merupakan urusan pribadi, sehingga adi tidak perlu diatur dalam sebuah undang-undang.

"Undang-undang apa? Ini tidak perlu mencampuri urusan orang yang bersifat pribadi," kata JK di kantornya beberapa waktu lalu.

Undang-undang bisa saja dibuat jika LGBT melakukan hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi atau mengajak orang lain mengikuti perbuatan mereka. "Kecuali mereka mengajak, ayo-ayo kita lesbi-lesbian, gay-gay," ujar dia.

Seperti yang telah dia tegaskan pada beberapa hari lalu, LGBT tidak bisa dibatasi oleh siapa pun lantaran tindakan itu masuk dalam ranah private. Oleh karenanya, JK menilai tidak perlu menyurutkan LGBT.

"Ada yang melarang? Kalau dilegalkan ada yang melarang enggak? Kan tidak ada yang melarang selama urusan pribadi. Tidak ada yang tahu perilaku anda apakah LGBT atau tidak," tuntas JK.

Padahal terjadi di banyak kasus bahwa kelompok LGBT menyebarkan virusnya dengan berbagai macam cara. Diiming imingi uang, atau pernah menjadi korban pencabulan saat masih usia dini.

Sementara Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum mengeluarkan sikapnya tentang hal ini. PDIP, partai utama pengusungnya menyatakan hal yang tak jauh berbeda dengan Wapres JK. Dengan alasan partai pluralisme dan toleransi, PDIP tidak menolak adanya LGBT. Hanya meminta orang yang masuk ke dalam kelompok LGBT diberikan edukasi.

Ormas Islam sudah tegas menolak. (mdk/rnd)