Jemaat gereja diminta awasi politik uang berkedok sumbangan Natal

PGI yakin politik uang makin banyak jelang pilkada serentak seperti sekarang ini.

2015-09-27 18:17:00

Pilkada Serentak

Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) ikut memantau kesiapan pilkada serentak, 9 Desember mendatang. PGI mengajak seluruh jemaat gereja se-Indonesia untuk dapat memilih dengan bijak calon kepala daerah dan menolak setiap praktik-praktik politik uang terlebih menjelang persiapan Natal.

"Kami mengajak gereja-gereja di Indonesia untuk bertekad menyukseskan event demokrasi, yaitu yang terdekat adalah pilkada. Dalam menyambut pilkada, kita tengarai adalah sesuatu yang rentan terjadi money politik terjadi di gereja," kata Sekretaris Persekutuan Gereja Indonesia, Gomar Gultom di Graha Oikoumene, Jalan Salemba Raya No 10, Jakarta pusat, Minggu (27/9).

Selain itu, ia pun mengajak kepada seluruh jemaat tetap waspada terhadap praktik-praktik kecurangan lain terlebih menjelang persiapan Natal. Banyak bakal calon kepala daerah memanfaatkan ruang publik seperti gereja untuk menarik dukungan salah satunya dengan memberikan sumbangan.

"Kita perlu ingatkan gereja-gereja untuk waspada dalam persiapan Natal supaya gereja menolak politik uang. Biasanya motif-motifnya adalah melalui proposal-proposal persiapan Natal," sambung Gomar.

Lebih lanjut, ia menambahkan, gereja tidak boleh terserap dan menjadi instrumen kepentingan satu golongan atau pribadi semisal kampanye pilkada.

"Gereja tidak boleh dijadikan sebagai ajang kampanye demi kepentingan aktor-aktor maupun partai politik tertentu," katanya.

Oleh karena itu, Gomar meminta agar seluruh jemaat lebih teliti dan cerdas dalam menentukan sikap untuk memilih bakal calon Pilkada. Menurutnya dalam memilih bakal calon kepala daerah, jemaat gereja harus melihat aspek komitmen, kualitas, integritas, bijaksana dan memperjuangkan kepentingan rakyat.

"Kami serukan, gereja ikut menolak politik uang. Kami ajak gereja-gereja membangun bangsa kita menjadi bangsa yg maju, maka putusan final pemilih tidak didasarkan pada SARA tapi komitmen tiap calon, profesionalisme, integritas, dan yang sangat peduli dengan kepentingan rakyat," tutupnya.

(mdk/lia)