Perludem kritik banyak alat peraga masih terpasang jelang pilkada

Merdeka.com - Pilkada serentak tinggal beberapa bulan lagi. Tapi sampai hari ini, masih banyak sejumlah permasalahan yang belum rampung diselesaikan.

Seperti banyak calon kepala daerah yang alat peraganya para kepala daerah peserta pilkada.

"Kita masih melihat beberapa persoalan dalam pilkada nanti. Masih terjadi beberapa pelanggaran oleh beberapa pasangan calon. Misalnya masih ada aktivitas pemasangan alat peraga, yang dipasang dan bertebaran di mana-mana. Padahal seharusnya itu sudah tidak boleh," kata Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhan,‎ di Kantor Sekretariat ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (27/9).

Fadly menjelaskan, semestinya alat peraga itu diturunkan. Sebab, jika dibiarkan akan menjadi preseden buruk dalam aktivitas kampanye ke depan dan berbahaya pada integritas pilkada ke depan.

"Untuk itu, penertiban alat peraga dan pengawasan ini sangat perlu diperhatikan. Jika tidak, anggaran negara ini akan terpakai secara cuma-cuma. Dalam hal ini, mestinya KPU bekerjasama dengan pengawas daerah untuk menghentikan kampanye tersebut, seperti pemasangan baliho-baliho, spanduk. Itu kan biayanya tinggi," paparnya.

Selain itu, Fadly menjelaskan, persoalan kedua yang berpotensi akan muncul ialah terkait netralitas PNS dan aparatur birokrasi dalam kampanye.

"Ini terkait netralitas pegawai sipil dan birokrasi. Pernyataan Mendagri bahwa pencairan dana desa mulai diarahkan untuk beberapa calon daerah. Ini mesti diawasi. Kalau pengawas tidak hadir dalam penertiban ini, maka dikhawatirkan pilkada ke depan tidak adil. Karena mereka merupakan pintu untuk mengawasi jalannya pilkada," ungkapnya.

Lanjutnya, masalah lain yang berpotensi muncul dalam pilkada ini ialah masih ada beberapa daerah yang belum memiliki calon kepala ‎daerah, seperti di Kabupaten Kalimana, Nabire di Papua, Kabupaten Simalungun, Toba Samosir, dan Gunung Sitoli di Sumatera Utara.

"Di sana ada sengketa pencalonan. Hal ini berpotensi menghambat penetapan pilkada ke depan.‎ Sehingga kami meminta agar Bawaslu RI dan provinsi untuk segera menindaklanjuti penemuan ini agar penyelenggaraan Pilkada berlangsung lancar. Serta memastikan apakah daerah-daerah ini akan tetap dilaksanakan pemilu atau tidak," tutupnya.