Jelang Pencoblosan Pilkada, Banyak ASN di Kalbar Diduga Tidak Netral

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Barat (Kalbar) memproses dugaan pelanggaran Pilkada yang dilakukan oleh 17 PNS di beberapa daerah. Para aparatur sipil negara ini diduga tidak netral dalam pelaksanaan Pilkada.

2020-12-01 13:45:32

Pilkada Serentak 2020

"Menjelang hari pemilihan pilkada serentak di Kalbar, memang semakin banyak kita temukan pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada tersebut, baik yang dilakukan oleh tim pasangan calon maupun oleh PNS yang terlibat dalam pelaksanaan pilkada tersebut," kata Komisioner Bawaslu Kalbar Faisal Riza di Pontianak, Selasa (1/12). Dikutip dari Antara.

Meski tidak merincikan ASN dari daerah mana saja, namun Faisal menjelaskan, pelanggaran yang dilakukan oleh 17 ASN tersebut sudah diproses oleh Bawaslu.

"Setelah prosesnya selesai, akan kita sampaikan kepada Pemkab setempat terkait ASN yang terlibat dalam Pilkada ini," tuturnya.

Selain ASN, Bawaslu juga mendapatkan sejumlah laporan pelanggaran yang dilakukan oleh petahana di salah satu daerah. Kemudian ada juga pelanggaran dalam bentuk intimidasi terhadap masyarakat untuk memilih salah satu pasangan calon.

"Dan yang terbanyak adalah pelanggaran Pilkada yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Semuanya sudah kita rekap dan sudah kita proses," katanya.

Kemudian, lanjut Faisal, ada juga kasus pelanggaran yang sudah memenuhi usur pidana yang juga sudah diteruskan oleh Bawaslu kepada pihak penegak hukum untuk di proses.

Terkait pelanggaran Pilkada serentak yang dilakukan oleh beberapa ASN tersebut, Faisal kembali mengingatkan kepada semua ASN yang ada untuk netral dan tidak terlibat dalam politik.

"Netralitas ASN dalam pilkada sudah diatur dalam UU dan diperkuat oleh SKB netralitas ASN dalam Pilkada Serentak 2020, dengan sinergisitas kelima lembaga yakni Kementerian PANRB, Kemendagri, BKN, KASN, dan Bawaslu. Lembaga tersebut akan bersama-sama terlibat dalam satuan tugas pengawasan netralitas ASN serta melindungi ASN terhadap ancaman-ancaman yang bersifat politis," katanya.

(mdk/cob)