Jakarta Barat Dijuluki Gotham City, DPRD Minta Patroli dan CCTV Ditambah
DPRD DKI meminta penguatan patroli dan pemasangan CCTV usai Jakarta Barat ramai dijuluki Gotham City akibat maraknya begal.
Maraknya aksi kriminalitas jalanan di wilayah Jakarta Barat memicu keresahan masyarakat hingga muncul julukan “Gotham City” di media sosial.
Kondisi tersebut mendorong DPRD DKI Jakarta meminta penguatan sistem keamanan di sejumlah titik rawan kejahatan.
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, menilai fenomena tersebut menjadi sinyal serius karena menunjukkan rasa takut yang dirasakan warga akibat meningkatnya aksi begal dan kriminalitas jalanan.
“Kalau masyarakat sampai menyebut Jakarta Barat sebagai ‘Gotham City’, ini tentu menjadi alarm bagi kita semua. Artinya ada rasa takut dan keresahan yang benar-benar dirasakan warga,” kata Kenneth di Jakarta, dikutip Sabtu (23/5/2026).
Pernyataan itu disampaikan Kenneth dalam kegiatan Ngobrol Bareng Forkopimko (NGOPI) di Kantor Wali Kota Jakarta Barat.
Minta Patroli dan Pengawasan Diperketat
Kenneth mengatakan penanganan kriminalitas tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat kepolisian, tetapi membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, aparat keamanan, dunia usaha, hingga masyarakat.
Ia meminta aparat melakukan pemetaan detail terhadap wilayah yang rawan tindak kriminal, khususnya jalan-jalan yang minim penerangan dan pengawasan.
“Saya meminta dilakukan pemetaan secara detail terhadap titik-titik rawan kriminalitas. Dengan pemetaan tersebut, aparat kepolisian bisa melakukan patroli rutin dan penjagaan ekstra pada jam-jam rawan. Kehadiran aparat di lapangan sangat penting untuk memberikan efek pencegahan,” ujarnya.
Menurut dia, patroli rutin dan penjagaan di lapangan diperlukan agar masyarakat kembali merasa aman saat beraktivitas, baik siang maupun malam hari.
DPRD Dorong Penambahan CCTV
Selain patroli, Kenneth juga mendorong penambahan kamera pengawas atau CCTV di lokasi strategis dan titik yang sering terjadi aksi begal maupun tawuran.
Ia mengusulkan pengadaan CCTV dilakukan melalui skema kerja sama dengan memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Pengadaan CCTV ini kalau mau lebih murah dan efisien bisa melalui skema sewa, jalurnya bisa lewat CSR dari pihak-pihak yang memang ingin membantu keamanan lingkungan atau bisa juga melibatkan BUMD. Jadi kita pasang di titik-titik penting yang selama ini sering terjadi tindak kriminal begal maupun tawuran,” kata Kenneth.
Ia berharap langkah mitigasi yang dibahas bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kota tidak berhenti pada kegiatan seremonial, melainkan diikuti langkah konkret dan berkelanjutan.
“Saya ingin Jakarta Barat kembali dikenal sebagai wilayah yang aman dan nyaman bagi masyarakat,” tandasnya.