Jabar dan Bandung jadi role model tata kelola pemerintahan

Jabar dan Bandung jadi role model tata kelola pemerintahan. Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung menyabet nilai terbaik dalam tata kelola pemerintahan yang dirilis ‎Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Penilaian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) mendapatkan A.

2017-01-25 16:46:34

Bandung

Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung menyabet nilai terbaik dalam tata kelola pemerintahan yang dirilis ‎Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Penilaian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) mendapatkan A. Nilai itulah yang membuat Jabar dan Bandung menjadi role model tata kelola pemerintahan. ‎
‎
"Sekarang sudah dijadikan role model. Bandung dan Banyuwangi sudah. Karena ada dua kota kabupaten ini dapat nilai A. Kemudian Provinsi Jawa Barat, Yogyakarta dan Jawa Timur itu provinsi kita jadikan role model," kata Menpan RB Asman Abnur, dalam acara penyerahan SAKIP regional I di Hotel Grand Panghegar, Kota Bandung, Rabu (25/1).

Menurut Asman, memang tidak mudah mendapatkan kategori A dalam Laporan SAKIP. Banyak hal yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kinerja pemerintahan lebih efektif dan akuntabel. Dia menyebut pemda yang layak mendapatkan kategori A adalah yang bisa mengefektifkan kegiatan dengan orientasi keberhasil anggaran dan kinerja.

Dia mengatakan, Bandung yang dikelola langsung Wali Kota Ridwan Kamil berhasil memangkas banyak kegiatan tidak penting. "Di Kota Bandung mereka bisa menghemat Rp 1 triliun artinya banyak hal yang masih mubazir selama ini dalam sistem penganggaran kita. Yang hasilnya tidak jelas kemudian anggarannya habis," tuturnya.

Provinsi dan kota kabupaten yang telah mendapatkan penghargaan ini layak dijadikan target untuk pembelajaran. Sehingga tidak perlu lagi belajar dari luar negeri yang berdampak pada pemborosan anggaran.

Menpan RB pun memotivasi kepala daerah melakukan efisiensi di dalam tata kelola pemerintahan. Untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas ia menyarankan anggaran bisa diefektifkan untuk pembanfuan infrastruktur. "Kemudian membangun hal yang penting misal sekolah, pembangunan fisik yang dibutuhkan masyarakat," ucapnya.

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengaku, selama ini telah berusaha meningkatkan kinerja yang diselaraskan dengan efisiensi anggaran. Dari dua hal tersebut maka tata kelola pemerintahan yang akuntabel bisa terwujud.

"Jadi efektivitas dan efisiensi sehingga secaraakuntabilitas bisa dipertanggungjawabkan. Anggaran besar nggak apa-apa tapi outcomenya harus terlihat nyata. Buka saja efisien tapi juga efektivitas kinerja," terang pria yang akrab Demiz ini.

Wagub pun mengimbau kepala daerah di Jawa Barat lainnya dapat mengikuti jejak Kota Bandung yang mendapat nilai A serta Kota Sukabumi yang mendapat penilaian BB. Salah satu caranya yakni dengan komitmen kuat para pemimpin daerah.

Penilaian SAKIP diserahkan langsung oleh Menteri Asman untuk wilayah regional I yakni di Sumatera, Banten, dan Jawa Barat. Hasilnya menunjukkan peningkatan rata-rata nilai evaluasi pada kabupaten/kota dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 rata-rata nilai evaluasi SAKIP kabupaten/kota adalah 49,87, meningkat dari tahun 2015 yang hanya 46,92.

(mdk/gil)