Ironi di Negeri Seribu Bukit

Kesaksian Warga

Saksi mata Gregorius Kodo menyebut kondisi keluarga korban dalam keadaan sulit. Korban tinggal bersama neneknya, sementara ibunya menanggung nafkah lima anak. Ayah korban diketahui telah meninggal dunia sebelum korban lahir.

Sebelum kejadian, korban sempat meminta uang kepada ibunya untuk membeli buku dan pulpen. Permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi karena tidak punya uang.

Dalam proses olah tempat kejadian perkara (TKP), polisi menemukan sepucuk surat yang diduga ditulis oleh korban dan ditujukan kepada ibunya. Surat tersebut ditulis tangan dalam bahasa daerah Ngada.

Kasi Humas Polres Ngada Ipda Benediktus E. Pissort membenarkan temuan tersebut. “Ini berdasarkan hasil pencocokan dengan tulisan korban di beberapa buku tulis. Penyidik menemukan adanya kecocokan,” ujar Benediktus.

Kematian Diselidiki Polisi

Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko mengirim konselor psikologi untuk memberikan pendampingan terhadap keluarga, khususnya orang tua dari siswa kelas IV SD yang bunuh diri karena tak dibelikan buku dan pensil.

Tim yang dikirim tersebut terdiri dari Kabag Psikologi Biro SDM Polda NTT Kompol Dwi Chrismawan bersama Kasubbag Psipol Bagian Psikologi Biro SDM Kompol Prasetyo Dwi Laksono dan Bamin Bagian Psikologi Biro SDM Polda NTT Bripda Yoseph Alexander Rewo

Konseling dan pendampingan akan dilakukan tim mulai Rabu (4/2) sampai dengan Minggu (8/2) di Karadhara, Desa Nenowea, Kecamatan Jerubuu, Kabupaten Ngada.

"Tim melakukan pembinaan dan pendampingan mental kepada keluarga korban," ujar Rudi di Kupang, Rabu (4/2)

Terkait motif korban memilih cara bunuh diri dengan gantung diri, diakui kepolisian karena masalah ekonomi. Namun informasi awal, hasil olah TKP dan laporan awal bahwa tindakan korban karena masalah ekonomi.

"Motif utama karena hal itu namun masih didalami. Untuk sementara, sesuai dari hasil penyelidikan awal dan olah TKP karena kekecewaan tapi masih didalami lagi," ujar dia.

Peristiwa itu menjadi pukulan telak bagi dunia pendidikan tanah air, khusus di provinsi 'Negeri Seribu Bukit'. Tragedi kemiskinan itu terjadi di NTT, salah satu daerah di Indonesia menjadi magnet wisatawan dalam dan luar negeri.

NTT dikenal memiliki kekayaan alam ikonik seperti Taman Nasional Komodo, Padang Savana Sumba, dan spot menyelam kelas dunia di Alor. NTT juga terkenal dengan kuliner khasnya daging asap (Se'i).

Kematian bocah SD itu juga menjadi ironi bagi pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang kerap menggaungkan menekan kemiskinan. Pemerintahan Prabowo-Gibran bahkan memiliki salah satu program andalan yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) merespons peristiwa tersebut dengan menyampaikan duka cita sekaligus keprihatinan. Kasus tersebut menjadi perhatian Kementerian Sosial untuk penguatan perlindungan sosial.

Gus Ipul mengatakan, peristiwa tersebut menjadi atensi pemerintah pusat bersama pemerintah daerah. Menurutnya, diperlukan penguatan pendampingan bagi keluarga tidak mampu agar kejadian serupa tidak terulang.

Gus Ipul menekankan pentingnya akurasi dan pemutakhiran data sosial untuk menjangkau keluarga yang membutuhkan perlindungan, rehabilitasi, dan pemberdayaan.

“Ini hal yang sangat penting saya kira kembali kepada data, bagaimana data ini kita saksikan sebaik mungkin sehingga kita bisa menjangkau seluruh keluarga-keluarga yang memang memerlukan perlindungan, memerlukan rehabilitasi dan memerlukan pemberdayaan,” kata Gus Ipul di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/2).

Dugaan Bullying

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga menyoroti kasus meninggalnya YBS, siswa kelas IV SD di Ngada, Nusa Tenggara Timur. Komisioner KPAI Diyah Puspitarini menyebut, angka anak mengakhiri hidup di Indonesia termasuk yang tertinggi di Asia Tenggara.

"Kami punya data lengkap. Dan di kasus ini kita turut prihatin karena kejadiannya anak seharusnya mendapatkan hak pendidikan, begitu ya. Itu kan fasilitas pendidikan. Tetapi anak tidak memperoleh itu, sehingga sampai mengakhiri hidup," kata Diyah saat dihubungi, Rabu (4/2).

Data KPAI menunjukkan, faktor dominan anak mengakhiri hidup berasal dari perundungan, pola asuh, ekonomi, game online, hingga persoalan relasi.

Dalam kasus ini, menurut Diyah, tidak bisa hanya pada soal anak tak dibelikan buku dan pena. Faktor pengasuhan dan kondisi sosial anak juga harus ditelusuri lebih dalam. YBS diketahui tidak tinggal bersama orang tuanya dan minim pendampingan.

"Makanya kami minta dikembangkan ya oleh Polres Ngada, jangan-jangan anak ini juga mendapatkan bullying di sekolah karena belum punya pena dan buku," ujar dia.

Diyah mengingatkan, kasus anak SD mengakhiri hidup bukan pertama kali terjadi. Peristiwa serupa pernah terjadi di Kebumen pada 2023. KPAI menilai kondisi ini sebagai situasi darurat yang tak boleh dianggap sepele.

Untuk itu, Diyah menegaskan, KPAI berhak mendapatkan kejelasan penyebab kematian agar tidak muncul stigma negatif terhadap korban.

"Kami berharap bahwa polisi tetap memproses hukum, karena hak anak yang sudah meninggal adalah mendapatkan kejelasan penyebab kematian," ujar Diyah.

Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Selly Andriany Gantina, menilai meninggalnya YBS sebagai potret nyata kemiskinan struktural yang belum terselesaikan.

Menurut Selly, tragedi itu mencerminkan kegagapan negara menjamin hak dasar anak atas pendidikan dan kehidupan layak. Ketika kebutuhan paling mendasar seperti buku dan pena menjadi penghalang hidup seorang anak, persoalan yang dihadapi bukan sekadar kemiskinan ekonomi, melainkan kemiskinan struktural.

"Saya menegaskan bahwa kemiskinan tidak hanya soal keterbatasan ekonomi, tetapi juga soal runtuhnya martabat, kesehatan mental, dan perlindungan sosial, terutama bagi perempuan dan anak," kata Selly dalam keterangannya, Rabu (4/2).

Selly menyoroti beban ekonomi keluarga miskin yang kerap dipikul ibu, sementara anak-anak menjadi pihak paling rentan menanggung dampak psikologis dan sosial. Dalam situasi seperti ini, negara dinilai belum hadir secara utuh.

Padahal, lanjut Selly, konstitusi dengan jelas menempatkan pendidikan sebagai hak dasar setiap warga negara. Namun, ketika akses pendidikan dasar masih menyisakan biaya tidak langsung yang memberatkan rakyat miskin, seperti buku dan perlengkapan sekolah, maka negara belum sepenuhnya hadir.

"Tragedi ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan belum sepenuhnya berpihak pada kelompok paling rentan," kata Legislator Dapil Jabar VIII itu.