Insiden Menu MBG di Jateng Ada Ulat & Basi, Ombudsman Wanti-Wanti Bupati Awasi Distribusi
Masing-masing bupati dan walikota harus mencontoh langkah konkret dari Pemprov Jawa Tengah yang bertindak taktis dalam mempercepat pelaksanaan MBG
Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah meminta para bupati dan walikota tiap kabupaten kota terlibat aktif mengatasi persoalan pendistribusian menu makan bergizi gratis (MBG) di sekolah. Sebab muncul kasus menu MBG yang ditemukan ulat dan sudah basi di Kabupaten Sukoharjo, Kota Semarang dan Kabupaten Kudus.
"Bisa banget kalau bupati walikota cawe-cawe untuk MBG. Pemda segera berkoordinasi dengan BGN untuk meningkatkan pengawasan dan perbaikan kualitas MBG," kata Kepala Ombudsman Jawa Tengah, Siti Farida, Jumat (25/4).
Masing-masing bupati dan walikota harus mencontoh langkah konkret dari Pemprov Jawa Tengah yang bertindak taktis dalam mempercepat pelaksanaan MBG. Pihaknya juga mengapresiasi Pemprov Jateng ketika memutuskan membentuk gugus tugas atau kelompok kerja optimalisasi MBG.
"Seperti Pemprov Jateng membentuk gugus tugas/kelompok kerja optimalisasi MBG," jelasnya.
Dalam pelaksanaan percepatan MBG tiap kabupaten/kota bisa membentuk pokja yang tugasnya berkoordinasi dengan banyak pihak. Koordinasi juga bisa mencari cara apa saja untuk menambah sumber pendanaan untuk tata laksana MBG.
"Anggaran MBG finally bersumber dari APBN. Pokja juga berkoordinasi dengan multi pihak. Terutama untuk peningkatan kualitas MBG," tuturnya.
Wabil khusus pihaknya mewanti-wanti kepada SPPG terutama di Kota Semarang dan Kabupaten Kudus untuk secepatnya bertanggung jawab dalam kasus menu MBG yang ditemukan ulat dan basi. Kalau perlu BGN segera saja mengganti SPPG yang bermasalah tersebut.
"Perlu bertanggung jawab (SPPG Kudus dan Semarang). Kalau penggantian, itu merupakan kewenangan dari BGN. Saat ini, kewenangan tata kelola MBG dilakukan oleh BGN," ujarnya.
Ombudsman juga menyoroti kasus MBG berulat dan basi di Semarang dan Kudus karena berisiko menimbulkan maladministrasi dalam pelayanan sektor pendidikan.
Monitoring dan evaluasi menyeluruh perlu dikerjakan di dua wilayah tersebut agar dapat membenahi pelaksanaan MBG. Paling tidak kualitas bahan baku dapat ditingkatkan sesuai peraturan yang berlaku. Maka, Kepada pihak-pihak dan pemangku kebijakan hendaknya menjadikan peristiwa tersebut sebagai momen untuk meningkatkan pengawasan.
"Kita semua tentu tidak ingin hal serupa terjadi. Oleh karena itu, penting untuk selalu melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan semua prosedur MBG benar-benar dilaksanakan. Sehingga kualitas makanan yang dikonsumsi anak-anak benar-benar sesuai dengan standar dan baku mutu yang sudah ditetapkan," pungkasnya.