Ini penyebab duit negara kerap ditilep DPR versi ICW

Menurut dia, DPR tidak boleh suka-suka dalam ajukan anggaran.

2015-03-05 13:24:40

ICW

Koordinator ICW Ade Irawan menilai anggaran Rp 1,6 triliun yang diajukan DPR harus melalui perencanaan tepat agar tidak sampai terjadinya akal-akalan parlemen semata. Menurut dia, DPR tidak boleh suka-suka dalam ajukan anggaran.

"Normalnya pengajuan anggaran ada dalam rencana anggaran, jangan sampai suka-suka anggota DPR. Sehingga sekretariat DPR tahu ke mana uang itu berjalan," kata Ade Irawan di gedung Bareskrim di sela-sela pemeriksaan sebagai saksi pelapor dalam kasus pencemaran nama baik oleh Menko Polhukam, Tedjo Edhy Purdijatno, Kamis (5/3).

Ade menilai, mekanisme pengawasan terhadap penerapan anggaran sangat rawan karena tidak ditunjangi tiga komponen yang bersinergi dalam perekrutannya. Tiga komponen tersebut, menurut Ade Irawan adalah staf ahli di daerah, komponen pembelian mobiler untuk rumah aspirasi, dan dana aspirasi. Ketiganya bisa bermasalah.

"Bagaimana cara mengawasinya? Kalau dilihat dari mekanismenya sangat rawan karena ada 3 titik yakni staf ahli di daerah, komponen pembelian mobiler untuk rumah aspirasi, dan dana aspirasi. Ketiganya bisa bermasalah," ujar.

Ade pun menuturkan yang sering bermasalah adalah pada penerimaan staf ahli di daerah yang kerap diambil dari orang-orang terdekat. Biasanya, dapat dilihat dari kinerjanya yang tak sesuai.

"Untuk rekruitmen staf ahli mestinya orang-orang yang bisa menutup kekurangan anggota DPR, tapi kalau dilihat faktanya banyak penunjukan staf khusus ini kerap tidak melalui mekanisme yang baik. Seperti rekrut orang-orang terdekat atau anggota keluarga. Jadi hanya untuk lapangan pekerjaan saja," lanjut Ade.

Dalam pembelian mobiler, lanjut Ade, terdapat pembelian tender yang tidak jelas aturannya. Seharusnya, lanjut Ade, setelah pembelian ini dipertanggunggjawaban kepada publik, tapi kenyataannya hanya kepada DPR semata dan itu sangat aneh.

Untuk dana aspirasi, terang Ade, proses penyerapan aspirasi dari rakyat mestinya didorong ke partai. Jadi, negara mendapat subsidi partai dengan adanya pendidikan politik sehingga tidak perlu adanya pengadaan mobil dan sebagainya.

(mdk/eko)