Ini alasan MK putus Polri masih berwenang terbitkan SIM, STNK & BPKB

Salah satu alasannya agar lebih mudah bagi polisi untuk mengungkap tindak pidana.

2015-11-16 18:25:21

Kisruh Kewenangan penerbitan SIM dan STNK

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi sejumlah pasal Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI (UU Polri) dan UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) terkait kewenangan Polri menerbitkan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Dalam amar putusannya, MK menyebut kewenangan adalah bagian dari persoalan keamanan dan ketertiban dalam arti luas.

MK menilai, kemampuan instansi pemerintahan dalam penegakan hukum, khususnya dalam forensik, hanya bisa dilakukan oleh Polri. Selain itu, agar lebih mudah bagi polisi untuk mengungkap tindak pidana.

"Sehingga pemberian kewenangan itu kepada kepolisian adalah efektif dan efisiensi (pengungkapan kejahatan)," ujar Anggota Majelis Hakim Konstitusi, Manahan Sitompul saat membacakan amar putusan di Ruang Sidang Utama Gedung MK, Jakarta, Senin (16/11).

Selain itu, pemberian kewenangan untuk menyelenggarakan registrasi kendaraan serta penerbitan SIM, STNK, dan BPKB merupakan bentuk pelayanan administrasi negara dan pemerintahan. Hal itu penting dan efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Yang salah satu wujudnya adalah terselenggaranya keamanan dan ketertiban berlalu lintas," ujarnya.

Menurut MK, jika kewenangan itu dilimpahkan ke lembaga lain maka tidak ada jaminan kinerja lembaga dimaksud akan lebih baik kinerjanya dari Polri. "Terutama tidak melakukan perbuatan yang menyimpang dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Manahan.

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengurus dan menerbitkan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) masih kewenangan Polri. Hal itu karena telah sesuai konstitusi dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Putusan MK itu atas uji materi sejumlah pasal Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI (UU Polri) dan UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

"Mengadili, menolak permohonan para pemohon secara seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi, Arief Hidayat saat membacakan amar putusan di Ruang Sidang Utama Gedung MK, Jakarta, Senin (16/11).

(mdk/eko)