Ini alasan Ahok minta KPK cepat putuskan kasus Sumber Waras

Kejelasan KPK penting karena terkait dengan pelayanan kesehatan.

2016-05-12 16:38:01

RS Sumber Waras

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terus meminta agar Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) segera memperjelas permasalahan hukum pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

Kejelasan KPK penting karena terkait dengan pelayanan kesehatan penyakit kanker di ibu kota.

"Pasti menunda terjadinya rumah sakit kanker, kalau itu gak jadi orang ngantrenya pasti cuma di Dharmais. Itu saja sih," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (12/5).

Dia menambahkan, Pemprov DKI Jakarta akan segera mempercepat pembangunan rumah sakit kanker tersebut setelah ada kejelasan hukum dari lembaga anti rasuah tersebut.

"Harus dipercepat, kan kita mau bikin," terang mantan Bupati Belitung Timur ini.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengharapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memutuskan kasus pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Mengingat belum adanya konklusi apakah pembelian yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta tersebut keliru atau tidak.

"Saya harap KPK bisa cepat memutuskan penyidikan ini. Karena Sumber Waras ini gantung ini," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (11/5).

Basuki atau akrab disapa Ahok menilai, pembelian lahan tersebut merupakan langkah yang tepat. Sebab nantinya, rumah sakit tersebut akan disulap menjadi rumah sakit kanker. Harapannya bisa melayani masyarakat sudah benar dan sesuai prosedur.

"Kamu dapat tanah dimana yang 3,6 sekian hektar ditengah kota dekat Dharmais? Itu yang saya bilang, gitu lho," tutupnya.

Untuk diketahui, harga tanah seluas 36.410 m2 dijual dengan harga Rp20,755 juta per meter sesuai Nilai Jual Objek Pajak yang berlaku pada 2014.

Kasus ini bermula dari hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan yang menilai proses pembelian lahan di RS Sumber Waras tak sesuai prosedur.

BPK menilai pemprov DKI membeli lahan di kawasan itu dengan harga yang lebih mahal. Sehingga membuat BPK menilai pembelian tahan tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp191 miliar, namun setelah diinvestigasi ulang jumlah kerugian turun menjadi Rp173 miliar.

(mdk/ren)