Ahok tegaskan dana penertiban Kalijodo dari APBD bukan Podomoro

Merdeka.com - Beredar kabar PT Agung Podomoro Land mengucur dana Rp 6 miliar untuk membiayai penertiban lokalisasi Kalijodo, beberapa waktu lalu. Namun, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, kembali berdalih isu itu tidak benar.

"Enggak kalau itu, Kalijodo (revitalisasi) justru Sinar Mas Land. Tapi, kalau dia (podomoro) ada keluarkan uang, mungkin untuk jalan inspeksi segala macam," kata Ahok, sapaan Basuki di sela peresmian Ruang Terbuka Publik Raman Anak (RTPRA) di Cilincing, Jakarta Utara, (12/5).

Menurutnya, semua biaya operasional saat penertiban di Jakarta menggunakan dana APBD. Termasuk untuk kepolisian dan TNI yang ikut mengerahkan bantuan.

"Kita ada APBD ada Rp 250 ribu per petugas. Per hari uang makan 38 ribu," tambahnya.

Tapi, kata dia, bisa juga dibantu pihak swasta seperti penertiban di Waduk Pluit lalu. Biasanya, dana itu diberikan pasca penertiban dilakukan, di mana petugas keamanan baik Satpol PP maupun kepolisian masih diminta mengamankan lokasi sampai semua pekerjaan rampung.

"Makanya kalau enggak masuk anggaran yang kita bikin, si pemborong seperti Podomoro, Sedayu atau Jakpro itu menjadi tanggung jawab dia. Kamu bayangin dulu wali kota mau bersihkan Waduk Pluit. Pak Bambang kasih Rp 20 miliar untuk merapikan itu, karena enggak sanggup membersihkan ada uang kerohiman uang makan uang transport macam-macam uang sewa dulu."

"Saya enggak peduli anda mau kasih orang duit, mau ngantar orang pulang ke kampung, mau kasih petugas makan itu urasan Anda. Enggak saya ganti. Nanti saya hitung dari jalan inspeksi yang udah Anda bangun. Inspeksi bisa untung engngak dia? Bisa aja untung. Nah keuntungan ini dia pakai buat petugas segala macam itu urusan dia makanya cara ini jauh lebih menguntungkan DKI dari pada cara yang lama," sambungnya.

Dipastikannya kembali, untuk revitalisasi Kalijodo akan didanai sepenuhnya oleh Sinarmas.

"Mungkin bisa Rp 30 sampai Rp 50 miliar," pungkasnya.