Hadapi Verifikasi Faktual dan 2029, Hanura Kencangkan Konsolidasi Internal
Kegiatan ini diikuti oleh 525 anggota DPRD dari Fraksi Partai Hanura tingkat provinsi dan kabupaten/kota hasil Pemilu 2024.
Sekretaris Jenderal Partai Hanura Benny Rhamdani menegaskan bahwa pelaksanaan Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) Partai Hanura tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas anggota legislatif, tetapi juga menjadi momentum konsolidasi internal partai menghadapi agenda politik ke depan.
Menurut Benny, Bimteknas yang digelar pada 1–3 Mei 2026 di Pontianak ini penting dalam menghadapi verifikasi faktual partai serta persiapan menuju kontestasi demokrasi 2029.
"Bimteknas kali ini juga menjadi ajang konsolidasi internal partai. Kita akan menghadapi verifikasi faktual dan tentu harus mempersiapkan diri menuju 2029," ujar Benny dalam konferensi pers di Grand Mahkota Hotel Pontianak, Kamis (30/4/2026).
525 Anggota DPRD
Kegiatan ini diikuti oleh 525 anggota DPRD dari Fraksi Partai Hanura tingkat provinsi dan kabupaten/kota hasil Pemilu 2024.
Benny menekankan bahwa penguatan kapasitas anggota legislatif merupakan kebutuhan mendasar dalam sistem demokrasi. Ia menilai, legitimasi politik hasil pemilu harus diimbangi dengan kemampuan intelektual dalam mengambil keputusan.
"Demokrasi tidak hanya membutuhkan kekuasaan legislatif yang lahir dari legitimasi pemilu, tetapi juga kapasitas intelektual. Setiap keputusan politik tidak boleh diambil tanpa basis pengetahuan yang kuat," kata mantan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia itu.
Berdampak Serius
Ia mengingatkan bahwa kesalahan dalam pengambilan kebijakan politik, terutama di tingkat daerah, dapat berdampak serius terhadap arah pembangunan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas melalui Bimteknas dinilai sebagai agenda strategis yang harus dilakukan secara rutin.
"Anggota DPRD Hanura harus memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat dan tidak menyimpang dari tujuan pembangunan daerah,” lanjutnya.
Lebih jauh, Benny menjelaskan bahwa pemilihan lokasi kegiatan di luar Jakarta merupakan bagian dari komitmen Hanura dalam memperkuat peran daerah.
"Di tengah banyak agenda nasional yang dipusatkan di Jakarta, Hanura justru memilih daerah sebagai pusat kegiatan. Ini adalah komitmen kami untuk mendorong daerah berdaya sebagai fondasi Indonesia yang sejahtera,” katanya.
Kebijakan
Sementara itu, Ketua Steering Committee (SC) Bimteknas Hanura, Hildi Hamid, menyoroti dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah dan DPRD. Ia menilai kebijakan tersebut telah mempersempit ruang fiskal daerah dan berpotensi mengganggu pelaksanaan otonomi daerah.
Hildi mengungkapkan bahwa sejumlah daerah mulai merasakan penurunan kewenangan dalam mengelola pembangunan.
"Ada daerah yang merasa sekarang ini bukan lagi otonomi daerah karena tidak memiliki keleluasaan dalam mengelola anggaran," ujarnya.
Ia mencontohkan kondisi di Kabupaten Kayong Utara, di mana proporsi belanja pegawai melebihi 30 persen dari APBD. Namun menurutnya, hal itu bukan semata karena besarnya belanja pegawai, melainkan karena keterbatasan total anggaran daerah.
"Ini bukan karena belanjanya yang besar, tetapi karena APBD-nya yang kecil, sehingga proporsinya menjadi tinggi,” jelasnya.
Hildi juga menyebut bahwa kebijakan efisiensi di sejumlah kabupaten di Kalimantan Barat berdampak langsung pada DPRD, termasuk tidak terakomodasinya pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan dalam anggaran daerah.
"Bahkan ada daerah yang tidak lagi mengakomodasi pokok-pokok pikiran DPRD karena alasan efisiensi belanja," katanya.