Gubernur Bali: Bentuknya Ormas tapi Kelakuan Preman, Ini Tidak Bisa Dibiarkan

"Siapa pun yang menyalahgunakan nama organisasi untuk meresahkan masyarakat, akan berhadapan langsung dengan adat dan negara," kata Koster.

Gubernur Bali, Wayan Koster menegaskan, Bali tidak membutuhkan organisasi masyarakat (ormas) nakal alias preman yang meresahkan warga dan mencoreng wajah pariwisata Bali. 

Pernyataan ini merespons soal ramainya aksi premanisme yang berselimut jubah organisasi kemasyarakatan. 

“Bentuknya ormas, tapi kelakuannya preman. Ini tidak bisa dibiarkan,” kata Koster saat meresmikan Bale Paruman Adhyaksa dan Bale Restorative Justice di Badung, Bali, pada Kamis (8/5). 

“Badung adalah jantung pariwisata. Kita tak bisa membiarkan ruang publik dirusak perilaku liar berkedok organisasi,” imbuhnya.

Dia menyinggung peran Sipandu Beradat, sistem keamanan terpadu desa adat yang melibatkan pecalang. Menurutnya, jika lembaga adat dan pecalang kuat, Bali tak butuh ormas tambahan yang kerap membawa agenda tersembunyi.

"Siapa pun yang menyalahgunakan nama organisasi untuk meresahkan masyarakat, akan berhadapan langsung dengan adat dan negara. Jangan anggap enteng kekuatan budaya Bali," ujar Koster.

Wagub Tegaskan Bali Tak Butuh Ormas

Terpisah, Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta menegaskan Bali tidak memerlukan keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang meresahkan masyarakat di Pulau Dewata.

"Saya tekankan sekali lagi kalau ormas luar (menyatakan) akan menjaga Bali saya kira saat ini tidak perlu," kata Giri di Bali. Demikian dikutip dari Antara, Senin (5/5).

Giri menegaskan Bali sudah dijaga aparatur TNI/Polri. Selain itu, ada lebih dari 1.400 desa adat telah terbentuk pecalang atau aparat pengamanan di lingkungan desa adat. Sehingga keberadaan ormas dari luar tidak dibutuhkan Bali.

"Nah pecalang desa adat ini mempunyai peran untuk menjaga estetika dresta wilayah adat itu sendiri dan sudah dituangkan dalam keputusan Pemprov Bali pembentukan bakamda (bantuan keamanan desa adat),” ujarnya.

Giri Prasta mengingatkan melalui bakamda telah terjalin kolaborasi antara aparatur keamanan negara dengan unsur masyarakat adat. Sehingga mereka yang akan menjaga keamanan dan kenyamanan Bali.

Lebih jauh, Pemprov Bali bahkan sedang menyusun rencana pemberian insentif bagi pecalang sebagai bentuk kepedulian terhadap unsur yang menjaga Bali.

"Jadi kalau dengan ormas luar di Bali ini mempunyai prinsip untuk menjaga keamanan dan kenyamanan, saya kira tidak perlu karena sudah ada," ujarnya.

Pernyataan Giri ini merespons viral di media sosial sejumlah orang mendeklarasikan diri sebagai bagian dari ormas GRIB untuk wilayah Bali.