Gerindra Sentil Pemerintah Soal Pengawasan e-KTP: Tak Ada Anggaran, Kita Biayai

Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria meminta pemerintah melakukan audit internal terkait penggunaan e-KTP. Bahkan, dia mengklaim Gerindra siap membiayai pembuatan sistem kontrol jika pemerintah tidak mempunyai anggaran.

2018-12-12 16:54:21

E-KTP

"Jadi kami minta dari Gerindra supaya pemerintah melakukan audit internal secara menyeluruh kemudian juga membangun sistem melalui IT-nya, murah. Kalau pemerintah enggak punya anggaran, Gerindra yang akan membiayai untuk pengawasan dan kontrol," kata Riza di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/12).

Menurutnya, pengawasan e-KTP sangat sederhana dan mudah. Sehingga masyarakat bisa tahu berapa jumlah e-KTP yang dicetak maupun disebar. Dengan begitu, Riza meyakini tidak akan terjadi lagi kasus e-KTP tercecer.

Dia blangko E-KTP itu terdapat chip hingga kini belum diketahui penggunaannya. Begitupun card rider-nya.

"Jangankan di kantor lain, di Bank Mandiri DPR sini saja enggak digunakan itu chipnya, tetap diambil KTP-nya dan di fotocopy. Dari zaman jadul sampai sekarang juga begitu," sambung dia.

Oleh sebab itu, dia juga meminta setiap instansi pemerintah menggunakan card rider. Masyarakat perlu tahu apakah chip yang ada di e-KTP ini berfungsi atau tidak. Jika tidak, menurutnya ini akan menjadi persoalan baru.

"Nah jadi kita minta semua instansi pemerintah semua perbankan stasiun harus menyiapkan card rider. Supaya e-KTP tidak disalahgunakan. Kami harap pemerintah dan kepolisian cepat menuntaskan hal ini," paparnya.

Dia menambahkan ada indikasi oknum yang terlibat terkait kasus tercecernya e-KTP di Duren Sawit beberapa waktu lalu. Sehingga masyarakat menduga ada kecurangan.

"Apakah ada oknum apakah ada keteledoran atau karena tidak disiplin? Tidak salah kalau masyarakat menduga-duga, ada apa-apa atau dipakai untuk kecurangan," tandasnya.

(mdk/ray)