Partai Gerakan Indonesia Raya

"Saya berharap kasus tersebut diusut tuntas. Kami sarankan yang mendapat teror segera membuat laporan polisi ke Polda DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) agar pelaku tidak keburu menghilangkan bukti,"

Sekjen Gerindra Ahmad Muzani meminta, pemerintah lebih memperhatikan kepentingan rakyat kecil yang terkena dampak Covid-19. Bukan hanya memberikan sejumlah keringan terhadap para pengusaha besar yan terkena dampak ekonomi global tersebut.

"Keberlangsungan pemerintahan termasuk di daerah-daerah harus kita jaga," ujar Sodik melalui pesan singkat, Jumat (29/5).

Dia mengusulkan, pembahasan aturan dan penerapan new normal dilakukan sebelum Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap III yang berakhir pada 4 Juni 2020. Sehingga nantinya semua pihak akan dilibatkan dalam menyukseskan penerapan new normal.

"Ini juga untuk menghindari incumbent yang akan maju lagi memanfaatkan anggaran dan program untuk kepentingan kampanye," tutur Mulyadi.

anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra Syarif mengatakan, untuk memaksimalkan PSBB kali ini seluruh lini masyarakat diwajibkan mengambil peran secara konkret. Bahkan menurutnya, tokoh-tokoh masyarakat perlu untuk mengingatkan warga pentingnya PSBB.

"Tapi intinya dua-duanya sama-sama punya niat baik untuk bekerja melayani masyarakat," ucap Andre.

Dia menambahkan, kongres Gerindra rencananya digelar sebelum lebaran. Tetapi, ditunda karena ada wabah Covid-19. Prabowo meminta Sandi untuk terus membantu di Gerindra dan mendukung eks Danjen Kopassus menjadi ketua umum.

Gerindra mengusulkan ke pemerintah agar mengubah skema bantuan kepada masyarakat terkait dampak virus Corona atau Covid-19. Adapun usulan tersebut adalah untuk memberikan bantuan seluruhnya berbentuk BLT atau uang tunai.

Dia menuturkan, hanya karena alasan defisit dana BPJS Kesehatan, iuran dinaikan seenaknya. Padahal, BPJS kesehatan defisit karena memang banyak dana BPJS Kesehatan yang ditudingnya dijadikan bancakan oleh oknum oknum BPJS Kesehatan. Terutama dalam hal pembayaran klaim ke rumah sakit.

"Rakyat lagi susah. Kenapa iuran BPJS dinaikkan? Pemerintah kurang peka," kata Andre, Jumat (15/5).

Dia menilai, pemerintah beserta koalisi harus solid untuk memastikan program Kartu Prakerja ini bisa berjalan secara efektif di masyarakat.

“Beda pendapat antar partai koalisi adalah cacat bawaan koalisi sistem presidensialisme,” ungkapnya ketika dihubungi Merdeka.com, Senin (4/5).

"Usulan itu kan harusnya dilihat rasiolitasnya, bukan asal desak begitu saja. Makanya harus dilakukan perundingan ulang," tutup Syarief.

Pemerintah Jokowi-Ma’ruf membuat sejumlah terobosan guna membantu masyarakat terdampak virus Corona alias Covid-19. Salah satunya dengan pelatihan online Kartu Prakerja dengan nilai anggaran Rp 5,6 triliun.

Sementara untuk teknis pelaksanaan, Putih Sari berharap terus diperbaiki, agar bisa menyentuh langsung masyarakat yang benar-benar membutuhkan. "Kalau memang harus ada penyesuaian Pak Jokowi serahkan saja ke pembantu Presiden," ungkap Putih Sari menyangkut pendaftaran secara online, yang sempat dikritisi sejumlah pihak

Dia menyoroti biaya mahal pelatihan hanya untuk membuat makanan pempek. Padahal, kata dia, hal tersebut dapat ditemukan gratis di platform lain.

Dia mempersilakan pemerintah untuk memotong anggaran yang besar-besar dan tidak berhubungan langsung serta tidak memiliki urgensi yang tinggi terhadap penanganan dan penanggulangan pandemi Covid-19. Menurutnya, pemerintah bisa memotong anggaran infrastruktur yang jumlahnya cukup besar.

Menurut Arief, prakerja membantu mempersiapkan sumber daya manusia untuk memiliki kemampuan yang dibutuhkan dunia kerja. Dia melihat, ke depannya akan berdampak tumbuh perekonomian karena penciptaan lapangan kerja.

"Saya dari awal konsisten, bubarkan saja stafsus milenial ini. Tidak ada faedah," tegas Yaqut.