Gerindra Jabar: MUI harusnya menyejukkan bukan malah membuat suasana semakin panas

Gerindra Jabar: MUI harusnya menyejukkan bukan malah membuat suasana semakin panas. Menurut dia, gerakan #2019GantiPresiden merupakan hak warga dalam menyuarakan aspirasinya.

2018-08-02 16:45:17

MUI

Ketua DPD Gerindra Jabar, Mulyadi menyayangkan pernyataan MUI Jabar yang menyebut gerakan #2019GantiPresiden kental dengan provokasi. Pernyataan itu dinilai malah membuat tensi politik bisa makin panas.

"MUI harusnya menyejukkan bukan malah membuat suasana semakin panas," kata Mulyadi melalui pesan singkat, Kamis (2/8).

Menurut dia, gerakan #2019GantiPresiden merupakan hak warga dalam menyuarakan aspirasinya. Dia juga menilai tidak ada aturan yang dilanggar dengan adanya gerakan tersebut. Sehingga tidak ada masalah bila masyarakat yang ingin adanya perubahan menggelar deklarasi dan menyampaikan aspirasinya.

Hal senada diungkapkan sekretaris Umum DPW PKS Jabar Abdul Hadi Wijaya. Dia mengatakan, MUI Jabar harus memahami posisi institusinya.

"Jangan sampai membingungkan masyarakat, apalagi pernyataan yang dikeluarkan itu cenderung mendukung (presiden) yang tetap. Justru itu yang bisa membuat situasi kurang kondusif," kata Abdul saat dihubungi.

"MUI itu tidak dalam kapasitas menilai ini (gerakan). Akan lebih tepat yang mrngomentari itu MK, atau penegak hukum. MUI itu beri kami fatwa saja, seperti soal halal haram makanan," imbuhnya.

Abdul menambahkan, gerakan #2019GantiPresiden sudah dinilai konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK) asalkan aspirasi ini diwujudkan melalui jalur demokrasi. Yakni pemilihan presiden bukan melalui makar.

"Intinya enggak pantas aja yang seperti ini, seseorang bersikap atas nama institusi. Tapi kalau atas nama pribadi, silakan," ujarnya.

Jika MUI Jabar menyebut suhu politik sedang memanas, menurut dia, justru harus menunjukan sikap netralnya. "Sebaiknya MUI tidak perlu berkomentar. Daripada nanti terbentuk stigma MUI musuh penggemar tagar ganti presiden, kan jelek," tegasnya.

Sebelumnya, MUI Jabar menilai gerakan #2019GantiPresiden lebih dominan unsur provokasi dan mengarah kepada aksi inskontitusional dibandingkan dengan kegiatan yang menjunjung tinggi demokrasi. Desakan mengganti presiden sekarang dapat dinilai melanggar hak konstitusional presiden RI saat ini yang mempunyai hak untuk dipilih kembali.

Hal itu disampaikan Sekretaris MUI Jabar, Rafani Akhyar saat ditemui di Kantor MUI Jabar, Jalan LL.REMartadinata, Kota Bandung, Rabu (1/8).

Menurutnya, gerakan tersebut seharusnya menyuarakan ajakan untuk berkompetisi secara sehat siapa pun calonnya di Pilpres 2019 sesuai dengan aturan yang ada dan mengangkat hal-hal positif yang ditawarkan kepada rakyat Indonesia.

"(Gerakan) ganti presiden dinilai lebih dominan unsur provokasi dan mengarah kepada aksi inskontitusional dibandingkan dengan kegiatan yang menjunjungtinggi demokrasi. Bukan kami menghalangi menolak hak demokrasi, silahkan saja. Tapi paling penting jangan mengarah tindakan inkonstitusional," katanya.

"Apalagi, untuk soal pilpres nanti 2019 masa kampnye juga belum. Saat nanti waktunya silahkan berpesta," lanjutnya.

Pernyataan berbeda ia lontarkan saat disinggung mengenai gerakan dengan tagar Jokowi dua periode. Menurutnya, Jokowi masih punya hak untuk kembali memimpin Indonesia di periode selanjutnya.

Ia menegaskan bahwa apa yang disampaikannya ini bukan berarti mendukung salah satu pihak. Namun, ia mengimbau kepada masyarakat untuk menahan diri hingga ajang pemilihan presiden berlangsung.

"Ganti Presiden kan tidak jelas nanti atau sekarang. Itu membatasi hak (Jokowi). Bukan berarti kita dukung Jokowi. Yang tidak diinginkan itu gangguan kondusifitas," tegasnya.

(mdk/gil)