MUI Pusat dukung gerakan #2019GantiPresiden tidak digelar di Jabar

Merdeka.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat mendukung keputusan MUI Jawa Barat yang mengimbau agar deklarasi #2019GantiPresiden tidak digelar. Alasannya, deklarasi itu bisa menimbulkan konflik di tengah panasnya suhu politik saat ini.

"Bahkan MUI Pusat juga berharap hal tersebut tidak dilakukan di seluruh wilayah Indonesia baik kampanye ganti presiden ataupun kampanye mempertahankan presiden," ucap Wakil Ketua MUI Zainut Tauhid dalam keterangannya, Kamis (2/8).

Dia menuturkan, sikap hati-hati MUI tersebut semata didasarkan pada ikhtiar untuk menjaga agar tidak terjadi kerusakan atau mafsadat berupa konflik, gesekan dan ancaman perpecahan bangsa.

"Mencegah terjadinya kerusakan dalam agama memang harus didahulukan daripada untuk membangun kemaslahatan," jelas Zainut.

Menurut dia, MUI mengimbau kepada elit politik hendaknya bisa menahan diri dan tidak terjebak pada kegiatan politik praktis yang dapat memicu konflik dan gesekan di masyarakat yang ujungnya dapat mengoyak persatuan dan kesatuan bangsa.

"Semuanya harus patuh dan tunduk dengan ketentuan peraturan perundangan yang ada. Di dalam negara demokrasi tidak dilarang untuk menyuarakan aspirasi mengganti Presiden atau mempertahankan Presiden. Namun, hendaknya hal tersebut dilakukan sesuai dengan etika, akhlak dan semangat untuk menjaga ukhuwah atau persaudaraan baik ukhuwah Islamiyah maupun ukhuwah wathaniyah," tukas Zainut.

Dia menegaskan, harusnya ajakan untuk mengganti atau mempertahankan presiden harus dilakukan pada waktunya, yaitu ketika sudah memasuki masa kampanye Pemilu.

"Sehingga masyarakat dapat memahami bahwa hal tersebut merupakan bagian dari proses demokrasi yang sehat, beradab dan mencerdaskan, bukan bentuk demokrasi yang hanya didasarkan pada syahwat politik untuk berkuasa semata," ujarnya.

Seperti diberitakan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar menilai gerakan #2019GantiPresiden lebih dominan unsur provokasi, dan mengarah kepada aksi inkonstitusional dibandingkan dengan kegiatan yang menjunjung tinggi demokrasi.

Desakan mengganti presiden sekarang dapat dinilai melanggar hak konstitusional presiden, yang saat ini mempunyai hak untuk dipilih kembali.

Hal itu disampaikan Sekretaris MUI Jabar, Rafani Akhyar saat ditemui di Kantor MUI Jabar, Jalan LL.RE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (1/8).

Menurutnya, gerakan tersebut seharusnya menyuarakan ajakan untuk berkompetisi secara sehat siapapun calonnya di Pilpres 2019, sesuai dengan aturan yang ada dan mengangkat hal-hal positif yang ditawarkan kepada rakyat Indonesia.

"(Gerakan) ganti presiden dinilai lebih dominan unsur provokasi, dan mengarah kepada aksi inkonstitusional dibandingkan dengan kegiatan yang menjunjung tinggi demokrasi. Bukan kami menghalangi menolak hak demokrasi, silakan saja. Tapi paling penting jangan mengarah tindakan inkonstitusional," katanya.

"Apalagi, untuk soal Pilpres nanti 2019, masa kampanye juga belum. Saat nanti waktunya silakan berpesta," lanjutnya.

Reporter: Putu Merta Surya Putra

Sumber: Liputan6.com