Gandeng Pemda, PU Bangun 150 SPPG Modern Senilai Rp1 Triliun Sepanjang 2025
Kementerian PU menggandeng pemerintah daerah yang berperan menyediakan lahan, perizinan, hingga kesiapan operasional.
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis (DJPS) Kementerian PU membangun lebih dari 150 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai provinsi sejak awal 2025. Di mana, nilai investasi mencapai lebih dari Rp1 triliun.
Kementerian PU menggandeng pemerintah daerah yang berperan menyediakan lahan, perizinan, hingga kesiapan operasional. Kolaborasi ini memperlihatkan pola baru dalam penyediaan layanan sosial di mana pemerintah pusat membangun fondasi fisik, sementara pemerintah daerah menjadi motor penggerak operasional.
Menteri PU, Dody Hanggodo mengungkapkan, SPPG ini dirancang sebagai dapur modern dengan standar tinggi. Setiap unit dilengkapi cold storage berkapasitas ratusan kilogram, ruang produksi higienis, sistem filtrasi air bersih, hingga instalasi pengolahan limbah.
"Rata-rata, satu SPPG dapat menghasilkan 800–2.500 porsi makanan per hari, menyesuaikan kebutuhan jumlah sekolah dan peserta didik di wilayah tersebut," ujarnya di Jakarta, Kamis (18/12).
Dody menambahkan, model sinergi pusat-daerah ini menghadirkan beberapa dampak positif. Pertama, percepatan pembangunan infrastruktur sosial di berbagai wilayah. Dengan lebih dari 70 kabupaten/kota terlibat dalam fase awal pembangunan SPPG, pemerataan fasilitas publik menjadi lebih terasa.
Kedua, peningkatan standar layanan publik karena bangunan dibangun mengikuti pedoman teknis nasional, termasuk penggunaan material tahan bakteri dan sistem udara yang memenuhi standar industri makanan.
Ketiga, efisiensi anggaran daerah. Pemda tidak perlu menganggarkan biaya pembangunan fisik yang dapat mencapai Rp 6–12 miliar per unit, sehingga dana daerah dapat difokuskan pada operasional-mulai dari logistik, pelatihan SDM, hingga pengadaan bahan baku.
Selain itu, keberadaan SPPG membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Dengan skema local sourcing, pemda dapat menggandeng petani, peternak, dan UMKM lokal sebagai pemasok bahan pangan.
Di beberapa wilayah, pasokan telur, ayam, dan sayuran bahkan meningkat permintaannya karena dapur SPPG membutuhkan suplai rutin setiap hari. Hal ini menciptakan efek berantai pada ekonomi lokal sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
Pada skala nasional, pembangunan SPPG menandai transformasi besar dalam layanan gizi. Negara tidak lagi mengandalkan dapur konvensional yang memiliki keterbatasan ruang dan peralatan, melainkan menghadirkan fasilitas dapur standar industri yang dirancang khusus untuk pelayanan publik.
"Dengan lebih dari 150 dapur yang mulai dibangun, Indonesia untuk pertama kalinya memiliki jaringan infrastruktur gizi yang terstandar dari Sabang hingga Merauke," jelas Dody.