Forum Lintas Generasi di Yogyakarta Bahas Arah Kebijakan Negara
Dalam pembukaan diskusi, Baiquni menilai kondisi nasional saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan serius.
Puluhan akademisi, aktivis, dan penggerak masyarakat sipil lintas generasi menyoroti arah kebijakan negara dan kondisi demokrasi dalam diskusi yang digelar di Yogyakarta, Senin (16/3).
Diskusi yang diinisiasi Sekolah Rakyat Berdaulat Yogyakarta ini menghadirkan Ketua Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada, M. Baiquni, serta Rektor Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said, sebagai penanggap.
Dalam pembukaan diskusi, Baiquni menilai kondisi nasional saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan serius. Ia menyinggung penandatanganan perjanjian bilateral Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat yang dinilai bermasalah dari sisi konstitusi.
Menurutnya, kebijakan tersebut tidak melalui proses konsultasi dengan DPR maupun pengesahan undang-undang, sehingga berpotensi melanggar sejumlah ketentuan hukum, termasuk UUD 1945.
Baiquni menekankan pentingnya menjaga prinsip kedaulatan dan konstitusionalitas dalam setiap kebijakan negara. Ia juga mendorong penguatan ruang diskusi sebagai bagian dari upaya menjaga nalar publik.
Senada dengan itu, Sudirman Said mengingatkan peran kalangan terdidik untuk tidak diam terhadap penyimpangan dalam praktik bernegara. Ia menilai kepemimpinan berbasis nilai dan integritas menjadi kunci dalam menjaga arah kebijakan publik.
“Rambu-rambu bernegara tidak boleh dilanggar. Risiko dari penyimpangan itu sudah dirasakan saat ini,” ujarnya.
Sejumlah peserta diskusi dari kalangan muda juga menyampaikan pandangannya. Mereka menyoroti meningkatnya kegelisahan generasi muda, terutama terkait ketidakpastian ekonomi dan terbatasnya ruang partisipasi dalam kebijakan publik.
Fenomena yang disebut sebagai “ilusi kelas menengah” mengemuka dalam diskusi, menggambarkan kondisi di mana sebagian anak muda merasa sulit mencapai stabilitas ekonomi meski telah bekerja.
Selain itu, muncul pula kekhawatiran terkait menyempitnya ruang publik dan menurunnya peran institusi pendidikan dalam mendorong partisipasi kritis mahasiswa.
Pengamat dan aktivis yang hadir juga menyoroti tantangan lain, seperti krisis ekologi dan krisis epistemik, yang dinilai turut memengaruhi kualitas pengambilan kebijakan.
Kondisi Mental Aktivis
Di sisi lain, aspek psikologis aktivisme juga menjadi perhatian. Sejumlah peserta menilai tekanan pasca-aksi demonstrasi pada 2025 turut berdampak pada kondisi mental para aktivis.
Ruang Optimisme
Meski demikian, para pembicara menilai masih terdapat ruang optimisme, terutama melalui jalur konstitusional dan penguatan partisipasi publik.
Diskusi yang berlangsung hingga waktu berbuka puasa ini mencerminkan tingginya perhatian masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap isu-isu kebangsaan dan arah masa depan demokrasi Indonesia.