Fakta: Butuh Puluhan Tahun, Bukan Seminggu untuk Restorasi Lingkungan Indonesia Pasca Kerusakan
Kerusakan lingkungan di Indonesia membutuhkan waktu puluhan tahun untuk pulih, berbeda dengan fasilitas publik. Urgensi Restorasi Lingkungan Indonesia kini menjadi sorotan utama.
Jakarta – Serangkaian demonstrasi dan kerusuhan di beberapa wilayah Indonesia pada akhir Agustus lalu menyebabkan kerusakan pada sejumlah fasilitas publik, seperti halte Transjakarta, gerbang tol, kantor DPRD, hingga bangunan museum. Fasilitas-fasilitas ini dengan cepat diperbaiki dan kembali digunakan dalam waktu seminggu, seperti halnya halte Transjakarta.
Namun, hal serupa tidak dapat dikatakan untuk lingkungan. Polusi lingkungan, degradasi lahan, deforestasi, dan kehilangan keanekaragaman hayati bukanlah fasilitas publik yang dapat dipulihkan dalam semalam. Proses pemulihannya membutuhkan waktu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, dan harus segera dimulai sekarang.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menekankan urgensi Restorasi Lingkungan Indonesia dan konservasi keanekaragaman hayati. Ia mengingatkan bahwa Indonesia menghadapi tiga krisis planet: perubahan iklim, polusi, dan kehilangan keanekaragaman hayati yang mengancam keberlanjutan hidup.
Indonesia Dihadapkan Tiga Krisis Planet
Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) tahun 2022 menyatakan bahwa sekitar 50–75 persen populasi global berpotensi terdampak perubahan iklim. Polusi udara menjadi penyebab utama penyakit dan kematian dini di seluruh dunia, menyumbang hingga 4,2 juta kematian setiap tahunnya.
Sementara itu, laporan Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) tahun 2019 menyoroti bahwa kehilangan keanekaragaman hayati mengancam kesehatan manusia dan layanan ekosistem. Sekitar satu juta spesies tumbuhan dan hewan di seluruh dunia berada di ambang kepunahan, menunjukkan urgensi konservasi.
Dampak krisis planet ini juga sangat terasa di Indonesia. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 3.472 bencana pada tahun 2024, dengan bencana hidrometeorologi mendominasi sebanyak 3.449 insiden, sebagian besar berupa banjir. Meskipun jumlah ini lebih rendah dari 5.400 bencana yang tercatat pada tahun 2023, dampaknya lebih parah, terutama dalam hal korban jiwa. Pada tahun 2024, 603 kematian dan orang hilang dilaporkan, dibandingkan dengan 308 pada tahun 2023.
Di sektor kehutanan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tetap menjadi tantangan besar. Menurut data SiPongi dari Kementerian Kehutanan, kebakaran melanda 376.805 hektare pada tahun 2024, mengalami penurunan tajam dari 1.161.192 hektare pada tahun 2023. Hingga Agustus 2025, angka tersebut mencapai 213.984 hektare. Ancaman sampah juga masih membayangi Indonesia, dengan timbulan sampah mencapai 35,01 juta ton pada tahun 2024, menurut Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). Namun, hanya sekitar 14 persen sampah yang berhasil dikelola, sisanya menumpuk di TPA atau mencemari lingkungan.
Di sisi positif, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sedikit meningkat dari 72,42 poin pada tahun 2022 menjadi 72,54 poin pada tahun 2023. Semua indeks kualitas udara, air, dan lahan menunjukkan peningkatan, kecuali indeks kualitas air laut yang justru menurun. Untuk polusi udara secara khusus, emisi kendaraan bermotor menyumbang 42–57 persen polusi selama musim kemarau, sementara aktivitas industri berkontribusi 14 persen. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) mengonfirmasi status keanekaragaman hayati Indonesia pada tahun 2024, dengan 31.031 spesies flora dan 744.279 spesies fauna, menegaskan statusnya sebagai negara mega-biodiversitas. Meskipun demikian, ancaman kehilangan keanekaragaman hayati tetap ada, dengan spesies terancam punah seperti badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dan harimau Sumatera (Panthera tigris sondaica) berada di bawah tekanan serius akibat konversi lahan dan hilangnya habitat.
Langkah Pemulihan dan Konservasi Lingkungan
Upaya pemulihan telah lama dilakukan, termasuk penanaman kembali, rehabilitasi lahan, konservasi spesies, dan langkah-langkah pengurangan polusi. Dari perspektif kehutanan, pemerintah mempromosikan inisiatif berbasis masyarakat melalui program perhutanan sosial seperti agroforestri dan ekowisata. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mencatat bahwa perhutanan sosial memastikan masyarakat mendapatkan manfaat ekonomi dari pelestarian hutan, karena mata pencaharian mereka terkait erat dengan ekosistem ini.
Dari Januari hingga September 2025, total 11.065 Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial telah diterbitkan, melibatkan 1,4 juta kemitraan kehutanan yang mencakup 8,4 juta hektare. Nilai transaksi ekonomi kelompok tani hutan dan usaha perhutanan sosial mencapai Rp1,57 triliun (US$92 juta) pada kuartal kedua tahun 2025, meningkat 32 persen dari periode yang sama pada tahun 2024. Hingga Juli 2025, 160 hutan adat telah ditetapkan, mencakup 333.687 hektare, memberikan manfaat bagi 83.000 rumah tangga di 41 kabupaten di 19 provinsi.
Reboisasi juga terus berlanjut, dengan 217,9 ribu hektare direhabilitasi pada tahun 2024, terbagi antara 71,3 ribu hektare di dalam kawasan dan 146,6 ribu hektare di luar kawasan. Pendanaan berasal dari sumber negara maupun non-negara. Untuk konservasi spesies, pemerintah berfokus pada spesies endemik Indonesia. Tahun ini, translokasi badak Jawa dilakukan di bawah Operasi Merah Putih untuk menciptakan populasi kedua. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Satyawan Pudyatmoko menjelaskan bahwa translokasi sangat penting karena kapasitas habitat yang terbatas, keragaman genetik yang rendah, dan tingkat perkawinan sedarah sebesar 58,5 persen. Kementerian juga bekerja sama dengan institusi seperti IPB University untuk menerapkan Teknologi Reproduksi Berbantuan (ART) dan sistem biobank guna melestarikan spesies yang terancam punah.
Untuk pengurangan polusi, pengawasan yang lebih ketat telah diberlakukan di kawasan industri, khususnya di sekitar Jabodetabek. Enam kawasan industri berada di bawah pengawasan langsung, dengan PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup) digunakan untuk mendorong kepatuhan perusahaan. Untuk tahun 2024–2025, PROPER akan mengevaluasi 5.476 perusahaan, meningkat dari 4.495 pada siklus sebelumnya. Prioritas diberikan kepada perusahaan di wilayah daerah aliran sungai (DAS). Kegagalan untuk mematuhi akan mengakibatkan sanksi mulai dari tindakan administratif hingga tuntutan pidana. Perlindungan ekosistem mangrove dan lahan gambut juga menjadi prioritas, dengan komitmen pemerintah untuk merehabilitasi 769.824 hektare, mengakui mangrove sebagai kunci untuk mengembangkan ekonomi biru. Dengan program reboisasi, konservasi, dan pengendalian polusi yang terus berjalan, terwujudnya masa depan yang berkelanjutan akan sangat bergantung pada kesadaran kolektif dan tindakan nyata dari seluruh elemen masyarakat.
Sumber: AntaraNews