Eks komisioner sebut KPU sulit netral, banyak terima suap dari caleg

Eks komisioner sebut KPU sulit netral, banyak terima suap dari caleg. Dia juga menilai KPU kali ini sulit sekali menjaga netralitas. Lantaran semakin banyak kejadian suap menyuap antar KPU dan pihak caleg dari berbagai partai. Edwin menilai KPU sulit sekali dinilai netral

2018-03-19 20:28:00

KPU

Jelang pemilu 2019 Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta agar menjaga netralitas dan tidak menerima suap dari berbagai partai politik untuk meloloskan salah satu calon. Hal tersebut dikatakan Mantan komisioner KPU era 1999, Edwin Soekowati, tidak hanya itu dia juga minta agar pihak KPU selalu patuh pada Pancasila yaitu sila ke-4 serta citra proklamasi.

"Oleh karena itu konsen kita KPU itu harus memihak kepada rakyat dan ideologinya harus ideologinya memihak citra proklamasi. Kalau berangkat dari itu berangkat dari citra keempat," kata Edwin saat diskusi kredibilitas, integritas, dan netralitas KPU/KPUD dalam penyelenggaraan Pilkada/Pileg/ Pilpres di Jakarta Pusat, Senin (19/3).

Menurut Edwin citra KPU kini sudah pudar lantaran ada beberapa kasus yang terungkap. Salah satunya yaitu para calon-calon legislatif memberikan uang untuk bisa duduk di bangku DPR ataupun DPRD. Edwin menceritakan pada tahun 2003 pihak KPU memasang tarif Rp 3 miliar untuk calon legislatif. Kemudian pada tahun 2014 menaikkan Rp 5 miliar.

"Kalau 2003 itu masih Rp 3 miliar dari DPR. Waktu 2014 sudah Rp 5 miliar sendirian. Dan naik Rp 10 miliar. Banyak teman-teman. Apa maksudnya? Ribuan anggota DPR/DPRD memberikan anggota KPU," kata Edwin.

Dia juga menilai KPU kali ini sulit sekali menjaga netralitas. Lantaran semakin banyak kejadian suap menyuap antar KPU dan pihak caleg dari berbagai partai. Edwin menilai KPU sulit sekali dinilai netral. Lantaran kata Erwin kalang partai politik, KPU sudah terkenal dengan jual beli suara.

"Jadi itu jelas jual beli. Jadi komitmen dia sudah tergadai. Itu sangat sulit sekali. Kalau mau independen ini sulit sekali," kata Edwin.

Diketahui sebelumnya, pada Februari lalu pihak KPU yaitu Ade Sudrajad dan Ketua Panitia Pengawas Pemilu KPU Daerah Kabupaten Garut Heri Hasan Basri diamankan polisi. Mereka berdua diamankan lantaran diduga menerima suap untuk meloloskan salah satu calon dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Garut 2018.

(mdk/eko)