DPR Sahkan RUU TPKS Menjadi Undang-Undang
Sejumlah organisasi perempuan Indonesia hadir dalam pengesahan itu. Di antaranya Koalisi Perempuan Indonesia, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, LBH APIK Jakarta, Perhimpunan Jiwa Sehat, Perwati, Puan Seni Indonesia dan GMNI.
DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi Undang-Undang TPKS. Pengesahan diambil dalam rapat paripurna hari ini, Selasa (12/4).
Sejumlah organisasi perempuan Indonesia hadir dalam pengesahan itu. Di antaranya Koalisi Perempuan Indonesia, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, LBH APIK Jakarta, Perhimpunan Jiwa Sehat, Perwati, Puan Seni Indonesia dan GMNI.
"Semua hadir untuk mendukung pengambilan keputusan terkait dengan keputusan RUU TPS," kata Puan dalam rapat paripurna di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (12/4).
Puan lalu meminta persetujuan kepada anggota untuk menyetujui RUU TPKS menjadi undang. "Kami menanyakan kepada setiap Fraksi apakah undang-undang tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual dapat disahkan menjadi undang-undang?," ucap Puan.
"Setuju," teriak anggota diikuti tepuk tangan meriah.
Mantan Menko PMK lalu mengetuk palu pengesahan. Puan lalu menanyakan kembali kepada para wakil rakyat tentang pengesahan RUU itu.
"Kami menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota apakah rancangan undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?," tanya Puan.
"Setuju," teriak para peserta dengan suasana ceria.
Baca juga:
Hari Ini, Ketua DPR Pimpin Paripurna Pengesahan RUU TPKS
DPR akan Sahkan RUU TPKS Hari Ini
Menteri PPA: RUU TPKS Tonggak Baru Payung Hukum Lindungi Korban Kekerasan Seksual
Ketua DPR: RUU TPKS akan Disahkan dalam Rapat Paripurna Terdekat
RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Siap Disahkan Jadi UU
DPR dan Pemerintah Setujui RUU TPKS Disahkan di Paripurna, Hanya PKS Menolak