DPR dibikin bingung beda sikap Jokowi dan JK soal Densus Tipikor
Pembentukan Densus Anti Korupsi oleh Mabes Polri menuai pro kontra. Wapres Jusuf Kalla menyatakan tidak perlu. Menanggapi ini, Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan heran bisa keluar dua suara berbeda. Dia meminta pemerintah pusat satu suara.
Pembentukan Densus Anti Korupsi oleh Mabes Polri menuai pro kontra. Wapres Jusuf Kalla menyatakan tidak perlu. Menanggapi ini, Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan heran bisa keluar dua suara berbeda. Dia meminta pemerintah pusat satu suara.
"Kalau presiden dan wapres berbeda kan DPR jadi bingung. Mana yang dimaksud dengan pendapat yang resmi tapi seyogianya pembahasan tingkat satu harus satu suara," ujar Taufik di gedung Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/10).
Taufik sendiri yakin penolakan Wapres JK merupakan pendapat pribadi saja. Meski ada beda sikap, Taufik yakin Komisi III DPR tengah memproses pendapat fraksi. Terutama masalah anggaran. Ia berharap untuk keputusan itu bisa final sebelum tanggal 25 Oktober.
"Seyogianya keputusan apapun harus ada kepastian sebelum tanggal 25 Oktober pada saat pengesahan APBN. Kalau sekiranya itu sudah diputuskan sudah menjadi keputusan bersama antara pemerintah dan DPR," tutur Taufik.
Taufik sendiri enggan bersikap soal pembentukan Densus Tipikor. Namun ia mengapresiasi pembentukan ini menguatkan institusi polri dalam penindakan korupsi.
"Tidak bisa mengatakan mana yang lebih efektif atau apapun yang penting iya berharap semoga penguatan Densus Tipikor ini menjadi obyektif independen dan transparan," kata dia.
Baca juga:
Polemik Densus Tipikor dan manajemen pasar kelontong
Densus Antikorupsi, ditolak Wapres JK direstui Presiden Jokowi
Johan Budi sebut Presiden Jokowi belum ambil keputusan soal Densus Tipikor
Wapres JK tolak Densus Tipikor, ini reaksi Setya Novanto
Jokowi: Minggu depan Ratas bahas Densus Tipikor
Wiranto sebut usulan pembentukan Densus Tipikor masih prematur