Jokowi: Minggu depan Ratas bahas Densus Tipikor

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, rapat terbatas untuk membahas usulan pembentukan Densus Tipikor digelar pekan depan. Namun Presiden tidak dirinci soal tanggalnya.

"Minggu depan kami bahas dalam ratas," ungkapnya usai menutup Kongres XI Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Tahun 2017 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (19/10).

Sebelumnya, Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi menyiratkan Presiden Jokowi tidak mempermasalahkan rencana pembentukan Densus Antikorupsi. Asalkan Densus tersebut bisa bersinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan.

"Konsen presiden adalah bahwa Densus Antikorupsi ini nantinya harus bisa mempercepat upaya pemberantasan korupsi, yang kedua juga harus ada sinergitas antara Polri, KPK dan Kejaksaan," ungkap Johan Budi di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (17/10).

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla justru menolak. Alasannya, saat ini Indonesia sudah memiliki banyak institusi yang melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah dan kepala daerah. Beda sikap ini memunculkan kritik pedas dari Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang menyebut pemerintah tidak kompak.

Wapres JK mengatakan, saat ini sedikitnya ada enam institusi yang melakukan pengawasan. Sehingga, dia menilai, terlalu berlebihan bila ada rencana menambah satu lembaga lagi untuk mengawasi penggunaan uang negara.

"Pemerintah itu, birokrasi itu, itu sudah diawasi 6 institusi. 6 Institusi mengawasi ini semua. Ada inspektorat, diawasi BPKP, diawasi BPK, polisi aktif juga mengawasi. Kejaksaan juga memeriksa. KPK juga periksa. Jadi jangan berlebihan juga," katanya di Grand Sahid Hotel, Jakarta, Rabu (18/10).

Menurut JK, terlalu banyak institusi pengawasan tidak baik untuk pembangunan. Karena pada akhirnya malah membuat kepala daerah ketakutan untuk mengambil kebijakan dan keputusan dalam pembangunan serta penggunaan anggaran.

"Karena berlebihan nanti, pemerintah kerjanya hanya membuat laporan saja. Tapi tentu korupsi harus ditanggulangi. Tapi jangan kita berpikir, ini pengawasan harus terus menerus, akhirnya ketakutan. Nanti negara terlambat jalannya," ujarnya.

Wapres JK mengatakan, Indonesia akan menjadi negara dengan institusi pemeriksa birokrasi terbanyak jika Densus Tipikor dibentuk. "Karena ada 6 institusi yang memeriksa birokrasi, 6. Mungkin dari seluruh negara, ini Indonesia yang terbanyak. Kalau tambah lagi 1, akhirnya apapun geraknya, bisa salah juga," tutupnya.