Wapres JK tolak Densus Tipikor, ini reaksi Setya Novanto

Merdeka.com - Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto tidak ingin menanggapi penolakan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait pembentukan Densus Tipikor. Diketahui JK menolak lantaran saat ini Indonesia sudah memiliki banyak institusi yang melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah dan kepala daerah.

"Ya kita serahkan kepada kebijakan. Di mana pemerintah akan mengkaji. Dan kita mengharapkan secara baik," kata Setya Novanto di acara seminar nasional dengan tajuk 'Revitalisasi Ideologi Pancasila Sebagai Landasan Perjuangan Partai Golkar' di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Kamis (19/10).

Diketahui sebelumnya, Juru bicara presiden Johan Budi SP mengungkapkan, jika Presiden Jokowi tidak mempermasalahkan pembentukan Densus Tipikor yang sedang dipersiapkan oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Namun Wakil Presiden Jusuf Kalla justru menolak sebab saat ini Indonesia sudah memiliki banyak institusi yang melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah dan kepala daerah.

Wapres JK mengatakan, saat ini sedikitnya ada enam institusi yang melakukan pengawasan. Sehingga, dia menilai, terlalu berlebihan bila ada rencana menambah satu lembaga lagi untuk mengawasi penggunaan uang negara.

"Pemerintah itu, birokrasi itu, itu sudah diawasi 6 institusi. 6 Institusi mengawasi ini semua. Ada inspektorat, diawasi BPKP, diawasi BPK, polisi aktif juga mengawasi. Kejaksaan juga memeriksa. KPK juga periksa. Jadi jangan berlebihan juga," katanya di Grand Sahid Hotel, Jakarta, Rabu (18/10).

Menurut JK, terlalu banyak institusi pengawasan tidak baik untuk pembangunan. Karena pada akhirnya malah membuat kepala daerah ketakutan untuk mengambil kebijakan dan keputusan dalam pembangunan serta penggunaan anggaran. "Karena berlebihan nanti, pemerintah kerjanya hanya membuat laporan saja. Tapi tentu korupsi harus ditanggulangi. Tapi jangan kita berpikir, ini pengawasan harus terus menerus, akhirnya ketakutan. Nanti negara terlambat jalannya," ujarnya.

Wapres JK mengatakan, Indonesia akan menjadi negara dengan institusi pemeriksa birokrasi terbanyak jika Densus Tipikor dibentuk. "Karena ada 6 institusi yang memeriksa birokrasi, 6. Mungkin dari seluruh negara, ini Indonesia yang terbanyak. Kalau tambah lagi 1, akhirnya apapun geraknya, bisa salah juga," tutupnya.