DPR Desak Peningkatan Dukungan Petugas Imigrasi Perbatasan di Wilayah Terpencil
Anggota DPR RI menyoroti pentingnya peningkatan dukungan infrastruktur dan tunjangan bagi petugas imigrasi perbatasan demi menjaga kedaulatan negara di tengah tantangan mobilitas lintas batas yang terus meningkat.
Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak peningkatan dukungan bagi petugas imigrasi yang bertugas di wilayah perbatasan. Dukungan ini mencakup tunjangan yang lebih tinggi serta perbaikan infrastruktur di daerah terpencil. Hal ini dianggap krusial untuk memastikan pengawasan pergerakan lintas batas dapat berjalan optimal.
Desakan ini disampaikan oleh Franciscus Maria Agustinus Sibarani, anggota Komisi XIII DPR RI, saat kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi Kalimantan Barat pada Minggu, 12 April. Ia menekankan bahwa pengawasan imigrasi yang kuat sangat penting untuk menjaga kedaulatan nasional dan memastikan kepastian hukum. Komisi XIII DPR RI sendiri memiliki ruang lingkup tugas di bidang Reformasi Regulasi dan Hak Asasi Manusia, serta bermitra dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang membawahi imigrasi.
Peningkatan dukungan ini diperlukan karena tantangan pengawasan pergerakan lintas batas yang semakin besar. Mobilitas masyarakat di perbatasan terus meningkat, namun kapasitas pengawasan belum sepenuhnya memadai. Oleh karena itu, Sibarani menyerukan langkah komprehensif untuk memperkuat layanan imigrasi di seluruh wilayah perbatasan Indonesia.
Tantangan Pengawasan di Wilayah Perbatasan Terpencil
Franciscus Maria Agustinus Sibarani menyoroti bahwa mobilitas lintas batas yang terus meningkat belum diimbangi kapasitas pengawasan memadai. Terutama di wilayah perbatasan dengan kondisi geografis yang sulit, hal ini menjadi kendala serius bagi petugas imigrasi. Komisi XIII DPR RI meyakini bahwa dukungan infrastruktur dan tunjangan harus menjadi prioritas utama.
Kalimantan Barat, misalnya, memiliki lebih dari 1.000 kilometer perbatasan darat dengan Malaysia. Kondisi ini menimbulkan tantangan logistik dan operasional yang signifikan bagi petugas di lapangan. Akses menuju beberapa pos perbatasan membutuhkan waktu berjam-jam perjalanan.
Perjalanan tersebut seringkali melewati jalan berbatu, medan berlumpur, hutan lebat, bahkan rute sungai. Sibarani menegaskan bahwa kondisi ini tidak mudah dan risiko di lapangan sangat tinggi. Akses yang terbatas semakin memperparah situasi yang dihadapi para petugas.
Keterbatasan Infrastruktur dan Dampaknya pada Efektivitas Pengawasan
Selain tantangan geografis, Sibarani juga menyoroti kesenjangan infrastruktur dasar di beberapa pos pemeriksaan perbatasan. Keterbatasan listrik, air bersih, dan jaringan komunikasi masih menjadi masalah utama. Kondisi ini secara langsung memengaruhi efektivitas pemantauan imigrasi.
Tanpa dukungan yang memadai, beban pengawasan menjadi tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia. Petugas imigrasi seringkali harus bekerja dalam kondisi yang jauh dari ideal. Hal ini tentu saja dapat mengurangi optimalitas kinerja mereka.
Oleh karena itu, Sibarani menyerukan langkah-langkah komprehensif untuk memperkuat layanan imigrasi. Ini termasuk perbaikan infrastruktur, peningkatan kapasitas staf, tunjangan kinerja, dan perlindungan risiko kerja. Dukungan negara harus sepadan dengan risiko yang diemban para petugas di lapangan.
Sumber: AntaraNews