DPR akan Rapat Bahas Isu RI Ditekan Asing Soal Pemakaian Obat Ivermectin

Netty meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan kajian mendalam sebelum memberikan izin penggunaan ivermectin.

2021-06-30 17:53:59

Obat Ivermectin

Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS Netty Prasetiyani menanggapi isu tekanan asing kepada RI terkait penggunaan obat Invermectin sebagai penyembuhan virus corona. Dia bilang, pihaknya akan melakukan rapat dalam waktu dekat terkait penggunaan obat invermectin itu.

"Kita akan coba bawa persoalan ini dalam waktu dekat di rapat komisi dengan meminta pandangan para pakar dan stakeholder terkait. Izin awal obat ini kan untuk obat cacing, namun di beberapa negara digunakan juga untuk penanganan Covid-19. Realitas luar harus diserap sebagai informasi dan pengetahuan baru," katanya lewat pesan, Rabu (30/6).

Netty meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan kajian mendalam sebelum memberikan izin penggunaan ivermectin. Dia menegaskan, BPOM adalah lembaga independen dengan kewenangannya.

"Maka saya meminta BPOM untuk melakukan kajian dan penelitian mendalam sebelum memberikan izin penggunaan untuk Covid. BPOM adalah lembaga yang punya kewenangan utama dalam hal ini dan independen," ucapnya.

Netty enggan menanggapi santai soal kabar tekanan asing kepada RI terkait invermectin. Dia hanya bilang, bahwa Indonesia negara berdaulat dan BPOM bisa mandiri.

"Oleh karenanya, perihal tekanan dunia luar terhadap Indonesia harus direspon biasa saja. Kita negara berdaulat, BPOM dengan independensi nya mampu untuk bersikap dan menentukan langkah secara mandiri," pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Utama Bio Farma, Honesti Basyir membantah, adanya tekanan perusahaan Amerika Serikat (AS) untuk penggunaan Ivermectin sebagai obat terapi penyembuhan Covid-19 di Indonesia. Bio Farma ialah perusahaan induk Indofarma.

Menurutnya, tidak ada sama sekali tekanan dari pihak asing untuk pemakaian Ivermectin sebagai obat penyembuhan virus corona jenis baru tersebut. Bahkan, dirinya mengaku terkejut atas munculnya pemberitaan tersebut.

"Wah baru dengar itu kok ada bujuk rayu. Tidak ada lah mas," singkat dia kepada Merdeka.com, Selasa (29/6)

Sebelumnya, epidemiolog Pandu Riono melalui akun twitternya mengungkap isi surat dari FLCC yang ditujukan kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terkait rekomendasi penggunaan Ivermectin.

"Upaya bujukan, tekanan atau bujuk-rayu lain pasti dilakukan oleh organisasi internasional atau domestik untuk gunakan obat cacing ivermectin sbg terapi Covid-19 di NKRI. Dua tokoh yg aktif sebagai promotor di publik, Moeldoko dg Harsen-pharma Erick Thohir dg indofarma," ungkap Pandu Riono melalui akun twitternya @drpriono yang menandai akun BPOM RI, seperti dikutip merdeka.com, Selasa (29/6).

Sementara FLCC sendiri kepanjangan dari Frontline Covid Critical Care Alliance yakni organisasi nirlaba yang berbasis di AS. Organisasi kemanusiaan ini terdiri dari dokter-peneliti-peneliti ahli dunia yang terkenal yang satu-satunya misinya selama setahun terakhir adalah mengembangkan dan menyebarluaskan protokol pengobatan yang efektif untuk covid-19.

Surat yang ditanda tangani Dr Tess Lawrie sebagai perwakilan dari BIRD Group ini awalnya memuji langkah pemerintah RI dalam penanganan Covid-19. Pun, dia memuji para tenaga kesehatan serta organisasi lainnya di dalam negeri yang berupaya meringankan penderitaan rakyat kala pandemi menyerang.

Pujian AS ke Indonesia dalam penanganan Covid-19 khususnya ditujukan kepada beberapa provinsi yakni, DKI Jakarta, Jawa, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung Kepulauan dan Kalimantan Utara.

Pada paragraf selanjutnya, dijelaskan selama empat bulan terakhir, E-BMC Ltd telah bekerja sama dengan FLCC untuk mendorong pemerintah di seluruh dunia untuk mengadopsi kembali obat yang ada untuk penanganan awal covid-19.

Salah satu obat tersebut adalah Ivermectin, obat yang telah digunakan selama hampir 40 tahun untuk mengobati infeksi parasit. Bukti baru menunjukkan bahwa dia memiliki sifat antivirus dan anti-inflamasi yang kuat juga.

(mdk/ray)