Dipimpin Purnawirawan Jenderal TNI, Apa Itu Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa
Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa dibentuk untuk mendukung proyek tanggul laut raksasa demi ketahanan lingkungan.
Presiden Prabowo Subianto melantik Laksamana TNI (Purn) Didit Herdiawan sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara/Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantura Jawa di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (25/8). Didit saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia.
Prabowo juga melantik Darwin Trisna Djadawinata dan Suhajar Diantoro dilantik sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.
Pelantikan berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76/P/Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala di Lingkungan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara. Prabowo lalu memimpin pembacaan sumpah jabatan.
"Saya berjanji bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," kata Didit mengikuti ucapan Prabowo.
Pengertian Badan Otorita Pengelola Pantau Utara Jawa
Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOP Pantura Jawa) merupakan lembaga yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto. Lembaga ini bertujuan untuk mengawal proyek strategis nasional, yaitu pembangunan "Giant Sea Wall" atau Tanggul Laut Raksasa di pantai utara Pulau Jawa.
Proyek ini diharapkan dapat melindungi kawasan pesisir dari ancaman banjir rob dan dampak perubahan iklim. Dengan panjang 500 kilometer, proyek ini akan membentang dari Banten hingga Gresik, dengan fokus utama di Jakarta dan Semarang.
Pembentukan BOP Pantura Jawa dianggap krusial untuk memastikan keberlanjutan proyek, terutama mengingat waktu penyelesaian yang diperkirakan mencapai puluhan tahun. Hal ini juga bertujuan untuk menjaga kesinambungan proyek meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di masa mendatang.
Pembentukan dan Dasar Hukum BOP Pantura Jawa
Keputusan untuk membentuk BOP Pantura Jawa diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 76P Tahun 2025. Pelantikan pejabat BOP Pantura Jawa dilakukan pada 25 Agustus 2025 di Istana Negara, Jakarta.
Dalam pelantikan tersebut, Laksamana Madya TNI (Purn.) Didit Herdiawan Ashaf diangkat sebagai Kepala Badan. Didit sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Kabinet Merah Putih.
Dua wakil kepala badan juga dilantik, yaitu Darwin Trisna Djajawinata dan Suhajar Diantoro, yang memiliki latar belakang di sektor keuangan dan pemerintahan.
Visi dan Latar Belakang Proyek Tanggul Laut
Visi pembangunan tanggul laut ini telah ada sejak era Presiden Soeharto dan terus berlanjut hingga pemerintahan saat ini. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa proyek ini merupakan prioritas bagi Presiden Prabowo Subianto.
Proyek ini diperkirakan membutuhkan biaya total sekitar 80 miliar dolar Amerika, dengan tahap awal di Teluk Jakarta memerlukan waktu 8 hingga 10 tahun dan biaya sekitar 8-10 miliar dolar. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam mendukung pendanaan proyek ini.
Presiden Prabowo menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memastikan kelancaran proyek ini. Dengan demikian, BOP Pantura Jawa diharapkan dapat menjadi penggerak utama dalam mewujudkan ketahanan lingkungan di pantai utara Jawa.