Dijanjikan DI Rp 3 miliar, AKBP Brotoseno baru terima Rp 1,9 miliar

Dijanjikan DI Rp 3 miliar, AKBP Brotoseno baru terima Rp 1,9 miliar. "Itu dua tahap dilakukan, pada Oktober dan awal November. Uang sejumlah 1,9 miliar sudah kita sita," ujar Karopenmas Divisi Humas Polri Kombes Rikwanto.

2016-11-18 14:05:56

Pungutan liar Polisi

Dua perwira menengah (Pamen), AKBP Brotoseno dan inisial D tertangkap tangan menerima suap dari seorang pengacara berinisial HR. Uang diberikan HR untuk mengamankan status kliennya DI dalam kasus dugaan korupsi cetak sawah di Ketapang, Kalimantan Barat.

Karopenmas Divisi Humas Polri Kombes Rikwanto menyebut dari tangan kedua pelaku tim saber hanya menyita uang Rp 1,9 miliar. Namun, Brotoseno dan D dijanjikan bakal menerima Rp 3 miliar.

"Rencananya seluruhnya Rp 3 miliar, namun dari saudara HR itu baru menyerahkan Rp 1,9 miliar yang sisanya belum," kata Rikwanto di Komplek Mabes Polri, Jakarta, Jumat (18/11).

Rikwanto menjelaskan bila Rp 1,9 miliar itu diberikan HR melalui perantara berinisial LM secara bertahap. Pertama diberikan pada bulan Oktober dan pemberian kedua dilakukan pada bulan November.

"Itu dua tahap dilakukan, pada Oktober dan awal November. Uang sejumlah 1,9 miliar sudah kita sita," ujarnya.

Diungkapkan dia, bahwa uang itu ternyata berasal dari DI bukan dari HR. DI meminta HR menyerahkan uang itu agar pihak Dittipikor Bareskrim Polri memperlambat proses penyidikan kasus dugaan korupsi cetak sawah tersebut.

Salah satunya, menunda proses pemeriksaan terhadap DI karena kerap bepergian ke luar negeri baik untuk keperluan bisnis atau berobat. "Jadi seseorang yang mengaku pengacara itu uang untuk memudahkan pemeriksaan terhadap DI," jelas dia.

Kendati begitu, Rikwanto belum bisa memastikan bila uang yang diberikan oleh DI melalui HR itu untuk menghentikan atau memperlambat penyidikan kasus rasuah cetak sawah. Untuk mengungkap hal tersebut, sampai saat ini petugas masih terus memeriksa para pelaku.‎

"Kemudian didalami apakah ada akibat dari perbuatan tersebut untuk memperpendek kasusnya atau untuk menghilangkan kasusnya ini masih didalami," pungkas dia.

(mdk/rhm)