Demokrat minta Jokowi tegas tolak revisi UU KPK

"Kami ingin presiden mengambil sikap. Jangan dibiarkan polemik ini semakin tidak baik."

2016-02-12 14:48:32

Revisi UU KPK

Partai Demokrat meminta agar Presiden Joko Widodo bersikap tegas terkait revisi Undang-undang 30/2002 tentang KPK. Pihak Demokrat ingin Jokowi bersikap konsisten untuk memperkuat KPK dan tidak melemahkan KPK.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin menjelaskan seluruh keputusan akhir dari revisi UU KPK ada di tangan presiden.

"Bola panas ini ada di tangan presiden. Kami harap presiden tetap konsisten memperkuat KPK. Saya yakin beliau sebagai negarawan mencermati hal ini," katanya saat konferensi pers di Cafe Pisa Jalan Gereja Theresia, Jakarta, Jumat (12/2).

"Kami ingin presiden mengambil sikap. Jangan dibiarkan polemik ini semakin tidak baik," tambahnya.

Didi menegaskan bahwa pihaknya konsisten ingin memperkuat KPK. Tidak hanya itu, mantan anggota Komisi III DPR tersebut menjelaskan bahwa partainya bukan partai yang anti pada revisi undang-undang.

"KPK yang selalu bisa memerangi dan memberangus korupsi dan ingat kami tidak anti pada revisi uu," ujarnya.

Dia juga memaparkan bahwa partainya akan tetap mempelajari poin-poin yang krusial dalan revisi uu KPK tersebut.

"Terlihat kembali berulang-ulang ada hal-hal yang justru melemahkan posisi KPK. Kita tahu persoalan korupsi masih marak. Kita perlu lembaga independen dan kuat. Kita masih perlu KPK," tandasnya.

(mdk/bal)